Pengusaha Terpaksa Kuras Likuiditas Demi Amankan Bahan Baku Plastik

GRESIK, investor.id – Eskalasi konflik di Timur Tengah mulai berdampak serius pada industri makanan dan minuman (Fast Moving Consumer Goods/FMCG) nasional. Lonjakan harga bahan baku kemasan plastik yang bisa mencapai 45% serta gangguan logistik global di Selat Hormuz kini menguras arus kas (cash flow) para pelaku usaha.

Direktur PT Mega Global Food Industry, Richard Cahadi, mengungkapkan bahwa kondisi ini diperparah dengan perubahan skema transaksi di rantai pasok. Para pemasok kini cenderung meminta pembayaran di muka (cash advance) untuk mengantisipasi risiko ketidakpastian pasokan, yang memaksa perusahaan perlu menyediakan pendanaan tunai dalam jumlah besar.

“Semua kemasan itu rata-rata naik 40–45% bahannya. Dan itu security supply chain-nya sangat terbatas. Sekarang kita bayar di depan, kita bayar cash (ke pemasok). Jadi kita harus punya kekuatan pendanaan yang kuat untuk pengadaan kemasan itu,” ujar Richard dalam media briefing Kementerian Keuangan di Gresik, seperti dikutip pada Minggu (19/4/2026).

Untuk mengatasi tekanan likuiditas tersebut, pelaku industri kini salah satunya sangat bergantung pada dukungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, atau lembaga pembiayaan lainnya. Richard mengakui bahwa tanpa dukungan pembiayaan tersebut, perusahaan akan kesulitan melakukan pengadaan bahan baku di awal.

“Kalau tidak didukung LPEI dan DJPPR, kami akan kesulitan cash flow untuk membeli bahan baku di awal,” kata Richard.

Di sisi lain, perusahaan menghadapi dilema dalam menentukan harga jual. Meskipun biaya produksi membengkak karena lonjakan harga bahan baku plastik, ruang untuk menaikkan harga di tingkat konsumen sangat terbatas guna menjaga daya beli masyarakat.

“Kalau harga plastik naik 45% berarti kan harga produknya harus naik 12%. Ketinggian. Konsumen gak bisa terima. Daya beli enggak ada. Jadi secara proses produksi dan segala kita harus cari efisiensi lain. Jadi tidak bisa ditransfer semua ke konsumen,” jelas Richard.

Saat ini, penyesuaian harga ke berbagai jenis produk makanan dan minuman berada di kisaran 5% hingga 10%. Sebagai strategi bertahan, perusahaan menempuh langkah efisiensi ekstrem melalui inovasi desain kemasan yang lebih hemat bahan serta peningkatan produktivitas mesin.

Meski diterjang krisis biaya, Richard memastikan tidak ada dampak terhadap pengurangan tenaga kerja. Selain itu, disrupsi pasokan di beberapa negara produsen lain justru dipandang sebagai peluang bagi produk makanan Indonesia untuk memperluas penetrasi pasar ekspor, khususnya di kawasan Asia Pasifik yang relatif lebih stabil.

Editor: Prisma Ardianto