Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
SPBU Pertamina.

SPBU Pertamina.

Selamatkan Pertamina,Amankan Distribusi BBM

Selasa, 22 Maret 2022 | 07:22 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Meski harga minyak mentah sudah melonjak sejak tahun lalu, hingga kini, harga BBM nonsubsidi seperti Pertalite dan Pertamax di SPBU Pertamina masih tetap. Padahal, di SPBU swasta seperti Shell, harga produk sejenis sudah lama naik. Tak heran, hal ini menjadi sorotan berbagai kalangan yang mengkhawatirkan tingginya beban Pertamina.

Kekhawatiran tersebut memang wajar, mengingat BUMN yang bertugas mendistribusikan BBM dari Sabang sampai Merauke ini harus tetap sehat, sehingga mampu menyediakan pasokan yang dibutuhkan masyarakat. Bayangkan, seandainya ada daerah yang pasokan BBM-nya habis beberapa jam saja, hal ini pasti menimbulkan keributan. Masyarakat akan resah, dan bisa muncul gangguan keamanan.

Advertisement

PT Pertamina (Persero) juga bertugas menjalankan program BBM Satu Harga, untuk upaya pemerataan dan membantu pembangunan di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Ini terutama di kawasan Indonesia bagian timur, yang biaya pengangkutan BBM-nya mahal, sehingga harus ‘disubsidi’ Pertamina.

Sementara itu, beban BUMN migas tersebut jelas bertambah berat menyusul harga minyak mentah yang kian melesat. Harga minyak jenis Brent pada Senin (21/3/2022) malam tercatat mencapai US$ 114,74 per barel, melonjak 6,31%, akibat serangan terhadap fasilitas migas Arab Saudi dan masih berlanjutnya perang Rusia-Ukraina. Harga minyak ini sudah dua kali lipat lebih dari patokan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$ 63 per barel dalam APBN 2022.

Lonjakan harga minyak mentah yang luar biasa itu membuat Pertamina kini mengalami mismatch cashflow serius. Pasalnya, pembelian minyak harus dibayar tunai setiap hari, tidak boleh ngutang, baik yang dari impor maupun untuk minyak yang menjadi bagian pemerintah sebesar 85%. Sedangkan yang 15%-nya untuk perusahaan kontraktor.

Harga pembelian minyak mentah dari pemerintah ini juga mengikuti harga pasar, Mean of Platts Singapore (MOPS). Sementara dari konsumsi nasional sekitar 1,4 juta barel per hari, separuhnya masih harus diimpor.

Sementara itu, piutang Pertamina sekitar empat tahun belum dibayar pemerintah. Jika piutang ini tidak segera dibayar pemerintah, secara akuntansi, Pertamina bisa bangkrut. Piutang sudah menumpuk sekitar Rp 100 triliun.

Dengan pemerintah masih meminta BBM nonsubsidi jenis bensin yakni Pertalite dan Pertamax tidak dinaikkan, maka beban ‘subsidi’ yang mesti ditanggung Pertamina sangat besar. Meski nanti ada penggantian selisih untuk Pertalite yang kini difungsikan sebagai pengganti BBM khusus penugasan Premium -- yang harganya dipatok pemerintah -– biaya pengadaannya tetap harus dibayar Pertamina sekarang.

Mengingat selama ini pembayaran piutang ke Pertamina bisa bertahun-tahun, artinya BUMN migas ini harus menanggung bunga pinjaman yang tinggi dalam waktu lama. Padahal, BUMN lain seperti PT PLN (Persero), pembayaran piutangnya lancar, sekitar 4 bulan sekali.

Cost of fund yang kini harus ditanggung Pertamina ditaksir US$ 1 miliar. Bila masalah ini tidak segera diatasi, maka pada akhir semester I nanti, Pertamina akan mulai limbung, yang bisa berdampak mengganggu keamanan dan kelancaran distribusi BBM untuk rakyat.

Di sisi lain, beban ‘subsidi’ BBM pemerintah juga bertambah berat seiring kenaikan harga komoditas energi, baik untuk solar bersubsidi, BBM penugasan Premium atau kini digantikan Pertalite, minyak tanah, dan LPG 3 kg. BBM yang praktis disubsidi pemerintah itu merupakan mayoritas pemakaian BBM di Tanah Air. Padahal, pemerintah juga punya pengeluaran ekstra untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN).

Fakta lain yang juga harus diperhitungkan, masyarakat masih terdampak pandemi Covid-19. Daya beli masyarakat masih belum pulih sepenuhnya, dan kini ditambah harga-harga pangan bergerak naik karena mahalnya energi plus dampak perang Rusia-Ukraina.

Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan cashflow Pertamina, namun di sisi lain juga dapat tetap menjaga kesehatan APBN dan ekonomi rakyat. Dalam hal ini, dalam jangka pendek, pemerintah harus segera menaikkan harga BBM nonsubsidi dengan oktan (RON) 92 ke atas, alias Pertamax series. Pertamax ini dikonsumsi kalangan menengah-atas dan juga tidak signifikan meningkatkan inflasi, karena konsumsinya sedikit.

Harga keekonomian Pertamax sudah sekitar Rp 14.000 per liter. Namun, hingga kini harga jualnya masih diminta pemerintah untuk ditahan sekitar Rp 9.000. Padahal, menurut ketentuan, produk seperti RON92 atau Pertamax yang merupakan BBM jenis umum, harganya ditetapkan badan usaha. Artinya, harganya seharusnya boleh dinaikkan asalkan tidak melebihi batas atas yang dipatok Kementerian ESDM sebesar Rp 14.526 per liter untuk Maret 2022.

Masih dalam langkah jangka pendek, pemerintah perlu segera membayar utang kepada Pertamina. Hal ini seperti pembayaran yang dilakukan secara reguler untuk utang kepada PLN 4 bulan sekali, jangan sampai 4 tahun baru dibayar. Sementara itu, untuk jangka menengah, subsidi perlu langsung diberikan tunai kepada orang yang berhak, bukan subsidi harga barang. Selain itu, minyak yang menjadi bagian pemerintah dijual kepada Pertamina sesuai asumsi yang dipatok dalam Undang-Undang APBN Tahun 2022.

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN