Setop Ekspor Bijih Bauksit

Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil kebijakan melarang ekspor bijih bauksit. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih bauksit akan mulai berlaku pada Juni 2023. Kebijakan strategis itu akan diikuti dengan langkah-langkah mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.

Pelarangan ekspor bijih bauksit sebagai upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, peningkatan penerimaan devisa, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Melalui industrialisasi bauksit di dalam negeri, pendapatan negara diharapkan akan meningkat dari Rp 21 triliun menjadi sekitar Rp 62 triliun.

Sebagai perbandingan, pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020 berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel hingga 19 kali lipat, dari semula hanya US$ 1,1 miliar atau Rp 17 triliun di akhir 2014 meningkat menjadi US$ 20,9 miliar atau Rp 326 triliun pada tahun 2021. Nilai ekspor nikel tahun ini diperkirakan menembus lebih dari US$ 30 miliar atau Rp 468 triliun.

Pelarangan ekspor bijih bauksit juga akan menghemat devisa dari nilai impor aluminium. Indonesia mengimpor aluminium senilai US$ 2 miliar. Dengan adanya larangan ekspor bijih bauksit dan diproses menjadi aluminium di pabrik di Indonesia, maka nilai US$ 2 miliar itu menjadi penghematan devisa.

Pelarangan ekspor bauksit diberlakukan bagi seluruh bauksit mentah hingga bauksit yang telah dicuci. Nantinya, bauksit mentah akan diproses menjadi alumina. Dari alumina akan masuk menjadi aluminium. Nilai ekspor bauksit hasil pencucian dapat dikompensasi dari investasi dan penghematan devisa impor aluminium. Nilai ekspor bauksit setelah dicuci hanya mencapai US$ 500 juta hingga US$ 600 juta per tahun.

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, mulai dari pengurangan ekspor bahan mentah dan meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Intinya, pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Setelah memutuskan menghentikan ekspor bijih nikel dan bauksit, pemerintah akan terus mengkalkulasi penghentian ekspor bahan mentah komoditas lain, terutama dari sisi kesiapan industrinya. Ketika industri di Tanah Air sudah setengah siap untuk melakukan pengolahan suatu komoditas, maka pemerintah segera menghentikan ekspor bahan mentah komoditas tersebut.

Kapasitas pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter bijih bauksit di dalam negeri relatif cukup untuk mengantisipasi limpahan bahan mentah bauksit yang diprediksi meningkat seiring dengan keputusan moratorium ekspor pada Juni 2023. Smelter untuk bijih bauksit saat ini ada empat unit dengan kapasitas olahan alumina mencapai 4,3 juta ton per tahun. Selain itu, terdapat 8 fasilitas pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan dengan kapasitas input 27,41 juta ton per tahun dan kapasitas produksi 4,98 juta ton per tahun.

Indonesia memiliki cadangan bijih bauksit ditaksir sebesar 3,2 miliar ton yang dikalkulasi dapat memenuhi kapasitas produksi sebesar 41,5 juta ton per tahun. Jika asumsi tidak ada penambahan cadangan dan tingkat produksi sama sebesar 41,5 juta ton per tahun, maka stok bijih bauksit tersebut bakal habis dalam kurun waktu 77 tahun atau hingga tahun 2099.

Kalangan pelaku industri nasional pun menyambut positif rencana tersebut. Kebijakan itu dinilai bakal mendorong hilirisasi hasil tambang yang menjadi bahan baku semikonduktor bagi industri elektronik dan otomotif tersebut. Langkah itu juga diharapkan meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selama ini Indonesia dirugikan karena terus mengekspor bahan mentah hasil tambang karena tidak menikmati nilai tambahnya. Dengan kata kata, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia justru dinikmati negara lain. Setelah melalui proses pengolahan di negara pengimpor, hasil tambang itu dikembalikan ke Indonesia sudah dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi yang bernilai tambah sangat tinggi.

Setelah kebijakan larangan ekspor bijih bauksit diberlakukan, tugas pemerintah selanjutnya adalah mempercepat pembangunan smelter untuk meningkatkan kapasitas produksi komoditas tersebut. Sejalan dengan hal itu, pemerintah harus menyiapkan industri hilir untuk menampung produk dari smelter bauksit. Program hilirisasi industri yang digaungkan pemerintah harus diikuti dengan membangun ekosistem industrinya dari hulu hingga hilir.

Kebijakan melarang ekspor bauksit sangat tepat. Bauksit merupakan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi semikonduktor. Bauksit juga menjadi bahan baku yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dari hulu sampai hilir. Bersama nikel dan mineral lainnya, bauksit mendukung industri baterai kendaraan listrik.

Indonesia memiliki sumber daya mineral yang sangat besar untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Tak lama lagi, Indonesia akan menjadi pemain utama di industri kendaraan listrik dunia.

Editor: Totok Subagyo