All Out Turunkan Inflasi

Inflasi tinggi yang membandel masih menjadi ancaman dunia, termasuk di negara maju seperti Amerika Serikat. Indonesia juga belum sepenuhnya aman dari dampaknya, kendati inflasi indeks harga konsumen (IHK) di Tanah Air pada Desember 2022 lebih rendah dari prakiraan sebelumnya.

Inflasi IHK pada Desember lalu tercatat 5,51% year on year (yoy), jauh lebih rendah dari consensus forecast sebesar 6,5% (yoy) pascapenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022. Inflasi yang bisa diredam ini tak lepas dari langkah-langkah sinergi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis lain melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Sementara itu, inflasi pada Desember 2021, sebelum terjadi krisis energi global dan pecahnya perang Rusia-Ukraina, hanya 1,87% yoy.

Untuk tahun ini, pemerintah dan Bank Indonesia berupaya kembali menurunkan inflasi, pada kisaran sasaran 3,0%±1,0%. Ada lima langkah strategis yang telah disepakati dalam High Level Meeting TPIP di Jakarta, terutama menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Lebaran dan Idul Fitri 2023.

Langkah pertama, memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, menjaga inflasi komponen volatile food (VF), terutama pada masa HBKN agar berada dalam kisaran 3,0-5,0%. Ketiga, memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah. Keempat, memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi. Kelima, memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.

Dari sisi anggaran ketahanan pangan, pemerintah tercatat juga telah mengalokasikan Rp 104,2 triliun di kementerian/lembaga (K/L) maupun non-K/L. Hal ini diharapkan dapat membantu mengendalikan inflasi, yang akan menjadi fondasi yang kuat untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional tahun ini.

Tentunya, sasaran penurunan inflasi ini harus betul-betul direalisasikan. Pasalnya, inflasi yang tinggi akan berdampak luas, tidak hanya di sisi ekonomi, namun juga sosial dan keamanan.

Inflasi tinggi akan mendorong suku bunga perbankan naik dan menyebabkan high cost economy (ekonomi biaya tinggi). Gejolak inflasi juga akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan, -- baik dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi --, yang pada akhirnya akan menghambat laju pemulihan ekonomi nasional.

Tak hanya itu, inflasi tinggi akan menggerus pendapatan riil masyarakat. Masyarakat makin kesulitan menyisihkan dana untuk menabung yang sejatinya sangat dibutuhkan untuk pembangunan nasional, dan bahkan berikutnya harus menurunkan standar hidup. Jumlah orang miskin juga bakal bertambah dan menimbulkan kerawanan sosial politik. Jika krisis berlanjut, dipastikan pertumbuhan ekonomi anjlok.

Oleh karena itu, pemerintah dan BI perlu serius dalam upaya menurunkan laju inflasi di dalam negeri, guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi RI tahun ini 5,3%. Apalagi, dari faktor eksternal juga masih ada tekanan dari dampak kebijakan penaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang di luar dugaan kemungkinan masih akan berlanjut lantaran inflasi di negeri adidaya tersebut masih tinggi di atas ekspektasi. Pengetatan likuiditas ini bisa diikuti bank-bank sentral di negara maju yang lain, yang berpotensi menekan perekonomian global.

Suramnya perekonomian global tentu akan berdampak pula terhadap Indonesia. Hal ini sudah terlihat dari kinerja ekspor Januari 2023 yang merosot 6,36% dibanding Desember 2022, menjadi US$ 22,31 miliar.

Yang lebih berbahaya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai yang telah terjadi di sejumlah sektor bisa berlanjut. Industri alas kaki nasional misalnya, diperkirakan akan kembali menghadapi badai PHK pekerja pada semester I-2023 seiring anjloknya permintaan ekspor hingga 40-50%.

Padahal, pada akhir tahun lalu, industri padat karya ini telah melakukan PHK terhadap 25.700 pekerja akibat rendahnya order yang masuk. Anjloknya order ekspor terutama berasal dari pasar-pasar utama, seperti AS.

Oleh karena itu, sinergi pemerintah dan BI untuk menurunkan inflasi guna menjaga daya beli di dalam negeri makin penting di tengah ketidakpastian global. Dari sisi pasokan, pemerintah setidaknya harus memastikan kecukupan pasokan dan stabilitas harga pangan yang menjadi hajat hidup orang banyak. Selain inflasi pangan sumbangannya terhadap tingkat inflasi nasional tinggi, masyarakat miskin porsi pengeluarannya untuk makanan besar.

Dari sisi pangan ini, pemerintah harus memastikan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau dulu disebut operasi pasar (OP) benar-benar sampai ke tangan konsumen rumah tangga sasaran. Ini terutama pangan pokok beras yang harganya masih naik menjelang datangnya Bulan Puasa dan Lebaran. Apalagi, pemerintah sudah memutuskan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton untuk memperkuat cadangan beras pemerintah, yang tentunya sudah diperhitungkan kemampuannya untuk menstabilisasi harga.

Di sisi produksi, keluhan para petani di sejumlah daerah yang mengalami kekurangan pupuk bersubdisi juga harus diatasi, mengingat panen di dalam negeri harus ditingkatkan untuk menjaga stabilisasi harga dan keamanan pasokan. Berdasarkan Permentan No 10 Tahun 2022, sejak 1 Juli tahun lalu, subsektor perikanan tidak lagi mendapat pupuk bersubsidi. Selain itu, pupuk yang harganya disubsidi hanya untuk sembilan komoditas, yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah, tebu, kopi, dan kakao.

Dengan anggaran ketahanan pangan yang mencapai Rp 100 triliun lebih, seharusnya pemerintah dapat mengatur agar para petani pangan ini tercukupi kebutuhan pupuk bersubsidinya, termasuk pembudidaya ikan. Pasalnya, dengan menggunakan teknologi informasi yang kian canggih dan jaringan pendataan nasional yang semakin baik, sebenarnya bisa dilihat lahan mana dan milik siapa saja yang berhak mendapat pupuk bersubsidi. Keberhasilan pemerintah memastikan produsen pangan terjamin kebutuhan input produksinya dengan harga murah ini menjadi indikator awal apakah pemerintah serius, all out, dalam menurunkan inflasi.

Editor: Investor.id