Amankan Stabilitas Pangan

Musim panen raya padi semestinya masih berlangsung April, namun harga pangan pokok beras sudah bergerak naik kembali bulan lalu. Hal ini mengindikasikan pasokan tidak sedang baik-baik saja. Salah satu yang harus segera diantisipasi pemerintah adalah adanya fenomena El Nino yang berdampak menyebabkan kemarau panjang dan gagal panen. Bahkan, tahun ini diramalkan terjadi kekeringan terekstrem dalam 3 tahun terakhir.

Saat mengumumkan inflasi pada April 2023, Badan Pusat Statistik menyebut pertama beras sebagai komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi month to month (m-to-m) pada April 2023 atau dibanding Maret sebelumnya. BPS juga kembali menyebut pertama beras sebagai komoditas yang dominan memberikan andil inflasi year on year (yoy). Padahal, pemerintah sebelumnya telah membuka keran impor beras.

Jika kini ada kabar 685 ha lahan padi berisiko kekeringan karena kemarau ekstrem, meski relatif kecil dibanding total luas panen padi yang sekitar 10,45 juta ha setahun, hal itu bisa jadi meningkatkan anomali kenaikan harga beras di musim panen raya tahun ini. Kementerian Pertanian juga sudah menyadarinya, sehingga menyatakan all out untuk menghadapi ancaman tersebut.

Kementan menyebut akan mengerahkan segala upaya untuk mengamankan produksi pangan utama beras. Setidaknya, ada delapan jurus andalan yang disiapkan kementerian strategis itu.

Pertama, mengintensifkan akses informasi prakiraan iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kedua, mendorong petani ikut program asuransi usaha tani padi (AUTP).

Ketiga, mengerahkan gerakan antisipasi El Nino melalui penggunaan pompa air di wilayah-wilayah rentan kekeringan dengan memanfaatkan optimal sumber-sumber air yang ada. Keempat, mendorong percepatan tanam menggunakan alsintan seperti traktor roda empat dan roda dua.

Kelima, mendorong penggunaan varietas tahan kekeringan dan bantuan benih bagi yang kena puso. Keenam, memaksimalkan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tertier (RJIT) yang dapat meningkatkan efisiensi aliran irigasi hingga ke lahan sawah.

Ketujuh, mengintensifkan kegiatan irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, serta pembangunan embung, dan dam parit yang bertujuan sebagai suplesi air hingga lahan. Kedelapan, memanfaatkan lebih optimal infrastruktur irigasi yang telah dibangun tahun-tahun sebelumnya.

Untuk menjaga ketersediaan beras dalam menghadapi El Nino, pemerintah juga telah mengalokasikan impor 2 juta ton hingga akhir tahun ini. Beras impor ini untuk stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang bisa digunakan kala darurat, termasuk menstabilkan harga dan memberikan bantuan pangan.

Perum Bulog telah meneken kontrak impor beras dengan empat negara, yakni Pakistan, India, Thailand, dan Vietnam. Sementara itu, dari pantauan Satgas Pangan Polri, per 12 Mei 2023, tercatat 164.640 ton beras impor tiba di Tanah Air, sehingga total stok di Bulog menjadi 433.190 ton.

Langkah-langkah yang disiapkan pemerintah tersebut tentu saja sangat baik. Namun demikian, masalah pangan ini harus ditangani lebih komprehensif agar benar-benar efektif untuk menjamin ketahanan pangan nasional. Jangan sampai terjadi kelangkaan pangan, khususnya beras, di tengah tantangan berat cuaca yang makin anomali. Ini terutama pada Agustus mendatang, yang diprediksi menjadi puncak musim kemarau tahun 2023.

Di sinilah pemerintah harus all out dan segera melakukan koordinasi untuk mengantisipasinya, menyusun langkah-langkah mitigasi secara cermat, dan langsung di bawah komando Presiden Joko Widodo untuk memecah kebuntuan di lapangan. Pasalnya, jika salah antisipasi menjelang pilpres dan pileg 2024, maka rawan dipolitisasi, yang hanya membuat rakyat tambah menderita.

Masalah ini sangat penting, karena bukan rahasia lagi, sering koordinasi menjadi masalah dan menimbulkan polemik pelik. Apalagi, BMKG sudah memprediksi Indonesia bakal mengalami fenomena El Nino dengan peluang 50-60% terjadi mulai Juni 2023.

Sementara itu, sudah menjadi rahasia umum, berbagai program pemerintah hanya apik di atas kertas. Bahkan, tak jarang justru menjadi ajang ‘bancakan’ korupsi. Apalagi, di tahun politik ini banyak yang butuh menggalang dana besar-besaran untuk memenangkan kontestasi pilpres maupun pileg.

Untuk itu, pertama-tama, kita harus melakukan pendataan secara benar, akurat, serta tersertifikasi oleh lembaga kompeten yang dapat dipertanggung jawabkan datanya dan dikenai sanksi berat jika ternyata tidak benar. Kedua, mengantisipasi dan memitigasi dampak lonjakan harga beras yang memukul penduduk miskin, yang pengeluarannya lebih banyak untuk makanan dibanding nonmakanan.

Bagi penduduk miskin ini perlu mulai disosialisasikan mereka bisa mendaftarkan diri secara aktif untuk menerima bantuan beras murah dalam satu aplikasi resmi yang transparan datanya. Di sini juga dituntut masyarakat yang merasa miskin dan butuh bantuan mendaftarkan diri dan dapat mempertanggungjawabkan klaimnya berdasarkan kriteria orang miskin yang ditetapkan pemerintah.

Bila jumlah penduduk miskin sebesar 26,36 juta orang tahun lalu plus merujuk laporan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bahwa konsumsi beras per kapita 114,6 kilogram, maka kebutuhan beras bersubsidi untuk orang miskin hanya 3,02 juta ton, tak sampai 10% dari total kebutuhan beras nasional sekitar 31,3 juta ton setahun. Sementara itu, dari hasil penghitungan BPS, produksi beras nasional 2022 diperkirakan mencapai 32,07 juta ton.

Bila merujuk harga pembelian pemerintah (HPP) yang dilaksanakan Perum Bulog sebesar Rp 9.950 per kg, orang miskin diperbolehkan saja menebus beras Bulog pada HPP juga. Bila Badan Pangan Nasional (Bapanas) kini memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) beras medium di pasar sebesar Rp 10.900 per kg, maka dana subsidi beras tersebut sekitar Rp 2,87 triliun. Jumlah ini relatif sangat kecil dibandingkan anggaran subsidi dan kompensasi energi menembus Rp 339,6 triliun pada 2023, atau hanya 0,84%.

Artinya, dari sisi besaran dana subsidi beras yang dibutuhkan bagi orang miskin, masih dalam kemampuan pemerintah untuk memenuhinya dengan melakukan relokasi anggaran, apalagi jika bisa menghentikan peluang dan tindak korupsi. Sedangkan dari sisi pasokan, pemerintah bisa menggencarkan pengurangan konsumsi beras sekitar 15%, mengingat di negara lebih maju konsumsi beras sudah sangat jauh berkurang. Pola Pangan Harapan kita juga merekomendasikan konsumsi per kapita beras dapat diturunkan hingga 85 kg per kapita dan di sisi lain meningkatkan porsi asupan yang lebih kaya protein dan vitamin, guna mencerdaskan dan menyehatkan bangsa. 

Editor: Investor.id