Bank Muamalat Teken Perjanjian Induk Pengelolaan Aset dengan PPA dan BPKH

JAKARTA, Investor.id - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) bersama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menandatangani perjanjian induk pengelolaan aset atau master restructuring agreement (MRA).

Perjanjian tersebut ditandatangani Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K Permana, Direktur Utama PT PPA Yadi Jaya Ruchandi, dan Anggota Badan Pelaksana BPKH Iskandar Zulkarnain, disaksikan langsung Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (15/9).

MRA bertujuan mengatur dan mendokumentasikan seluruh tahapan dan rangkaian transaksi pengelolaan aset pembiayaan berkualitas rendah milik perseroan, sekaligus terkait penguatan permodalan Bank Muamalat.

MRA juga berperan mengatur hubungan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi, seperti penerbitan dan pembelian instrumen berbasis syariah (sukuk) serta perjanjian pengelolaan aset pembiayaan berkualitas rendah milik Bank Muamalat. Transaksi mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, kerja sama tersebut merupakan amanah Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang menginginkan Bank Muamalat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, Kementerian BUMN sedang mencari kesempatan untuk berinvestasi dalam pembangunan rumah haji di Makkah.

“Kami terus membuka pembicaraan dan mudah- mudahan Kementerian BUMN dan BPKH bisa berjalan beriringan. Insya Allah kerja sama ini akan berlanjut, bukan hanya hari ini, tetapi juga di masa-masa yang akan datang,” ujar Erick Thohir dalam pernyataan resmi di Jakarta, Rabu (15/9).

Lokomotif Perbankan Syariah 

Sementara itu, Direktur Utama Bank Muamalat, Achmad Permana mengungkapkan, sinergi antara Bank Muamalat, BPKH, dan PT PPA merupakan bagian dari upaya penguatan struktur permodalan Bank Muamalat melalui pengelolaan aset pembiayaan.

“Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dan Kementerian BUMN. Ke depan, Bank Muamalat diharapkan tumbuh dengan model bisnis yang lebih baik sebagai salah satu lokomotif industri perbankan syariah dan memajukan pelayanan ibadah haji di Indonesia,” papar dia.

Apalagi, menurut Achmad Permana, sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Bank Muamalat merupakan salah satu bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS-BPIH) yang terdaftar dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama.

Achmad Permana menjelaskan, mengacu data OJK, pangsa pasar perbankan syariah Indonesia pada 2020 baru mencapai 6,51%. Atas pencapaian tersebut, perbankan syariah masih memiliki ruang yang luas untuk bertumbuh di masa mendatang.  “Untuk itu, Bank Muamalat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia,” tegas dia.

Direktur Utama PT PPA, Yadi Jaya Ruchandi mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN selaku pemegang saham PT PPA, sehingga perseroan dapat berperan sebagai pengelola aset berkualitas rendah milik Bank Muamalat, yang sejak 1993 terdaftar sebagai perusahaan publik non-listing di Bursa Efek Indonesia (BEI)..

Dengan begitu, kata Yadi, Bank Muamalat dapat fokus pada pertumbuhan bisnis berkelanjutan. “Langkah ini sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan investasi PT PPA ke depan untuk menjadi National Asset Management Company (NAMCo),” tutur Yadi.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, A Iskandar Zulkarnain menambahkan, BPKH mendukung Bank Muamalat mengoptimalkan pelayanan haji kepada masyarakat Indonesia. BPKH juga berkomitmen mendukung terlaksananya rangkaian transaksi tersebut melalui investasi strategis di Bank Muamalat dengan mengedepankan aspek keamanan, kehati-hatian, dan profesionalitas guna menghasilkan nilai manfaat bagi jemaah haji.

Editor: Investor.id