Tantangan Investasi dan Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji

JAKARTA, investor.id – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan, setiap rupiah dana haji yang dikelola diinvestasikan pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan imbal hasil yang optimal dengan tetap memperhatikan likuiditas dana. Dengan demikian, pada saatnya nanti dana tersebut dapat dikembalikan kepada jemaah haji.

Hal itu mengemuka seminar bertajuk Ruang Dialog BPKH: Tantangan Investasi dan Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji di Jakarta, Selasa (3/12/2024). Kegiatan tersebut digelar oleh BPKH bekerja sama dengan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Adapun dialog ini bertujuan untuk memberikan konstribusi berbagai bentuk alternatif dalam pengelolaan dana haji, sehingga memberikan nilai manfaat yang optimal dan berkonstribusi dalam pembangunan nasional.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam mengoptimalkan pengelolaan dana haji yang terus bertumbuh. Saat ini dana kelolaan haji BPKH mencapai lebih dari Rp 169 triliun. Jumlah yang besar ini membawa tanggung jawab besar bagi BPKH untuk menyeimbangkan antara prinsip syariah, tujuan investasi, dan kebutuhan jemaah haji di tengah dinamika perekonomian global yang semakin kompleks.

“Kami harus memastikan bahwa setiap rupiah dana haji yang kita kelola diinvestasikan pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan imbal hasil yang optimal. Namun, kami juga harus tetap memperhatikan likuiditas dana, sehingga pada saatnya nanti dana tersebut dapat dikembalikan kepada jemaah haji,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo R Muhammad Syafi’i memberikan dukungan terhadap kehadiran BPKH. Pemerintah terus mendorong peningkatan kinerja BPKH dalam mengelola dana haji. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menginisiasi revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

“Revisi undang-undang ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada BPKH, dalam melakukan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji," ungkap Romo Syafi’i.

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting seperti Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati, Pimpinan Baznas Zainulbahar Noor, Anggota Komisi VIII DPR Ina Ammania, Presidium MN KAHMI Abdullah Puteh, dan Guru Besar Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Euis Amalia.

Editor: Thomas Harefa