Pembiayaan Perbankan Syariah RI Tumbuh 9,88% pada 2024

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pembiayaan dari bank syariah di Indonesia tumbuh 9,92% year on year (yoy) pada tahun 2024. Secara nominal, pembiayaan syariah mencapai Rp 643,55 triliun.

Dalam laporan yang sama, pembiayaan bank syariah tersebut disalurkan dominan sektor perumahan (KPR) dengan proporsi sekitar 23%. Sedangkan penyaluran pembiayaan UMKM, mencapai sekitar 16-17% dari total pembiayaan.

Ditilik dari sisi kualitas, rasio pembiayaan bermasalah alias non performing financing (NPF) gross berada di level 2,12% dan NPF nett sebesar 0,79%.

Perkembangan pembiayaan ikut serta mengerek total aset perbankan tercatat sebesar Rp 980,30 triliun atau tumbuh sebesar 9,88% yoy pada Desember 2024. Dengan demikian, market share tercatat naik menjadi 7,72% atau lebih tinggi dari Desember 2023 yang sebesar 7,44%.

Sementara dana pihak ketiga (DPK) berhasil dihimpun sebesar Rp 753,60 triliun atau tumbuh sekitar 10% yoy, jauh di atas pertumbuhan industri perbankan nasional yang berada dalam kisaran 4-5%.

Likuiditas yang dimiliki sektor perbankan syariah pun cukup memadai. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 154,52% dan 32,09%, serta masih di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Selain itu, tingkat permodalan bank syariah juga punya permodalan yang tetap kuat, tercermin capital adequacy ratio (CAR) tercatat sebesar 25,4%. Sedangkan tingkat profitabilitas tetap tumbuh, dengan indikator return on asset (ROA) sebesar 2,04%.

“Hal ini menunjukkan akselerasi bisnis perbankan syariah tetap kuat di tengah dinamika perekonomian domestik dan global,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (23/2/2025).

Ia menuturkan, di tengah tantangan ekonomi global dan domestik yang masih cukup kuat, OJK melihat bahwa peluang perbankan syariah khususnya dan keuangan syariah umumnya masih terbuka lebar memanfaatkan niche market. Di samping itu, perbankan syariah didorong terus melahirkan produk keuangan alternatif yang memiliki keunikan syariah selain produk perbankan umum yang kompetitif dengan perbankan konvensional.

“Upaya sistematik dan terkoordinasi di antara seluruh stakeholders perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tingkat market share perbankan syariah yang signifikan melalui upaya organik dan anorganik,” ujar Dian.

5 Langkah Akselerasi Pertumbuhan

Lebih lanjut, Dia menerangkan, OJK terus mendukung akselerasi industri perbankan syariah nasional melalui implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI) 2023-2027.

Sebagai salah satu bentuk implementasi roadmap tersebut, OJK melaksanakan pertemuan tahunan perbankan syariah di tahun 2024 dan pada kesempatan tersebut diluncurkan berbagai pedoman untuk memperkuat keunikan produk syariah, yaitu Pedoman Produk Pembiayaan Mudharabah, Pedoman Implementasi Sharia Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah, dan Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

Di tahun 2025, terdapat lima arah kebijakan yang akan didorong OJK guna meningkatkan economic of scale sekaligus keunikan model bisnis industri perbankan syariah agar mampu bersaing di tingkat nasional dan global.

Pertama, konsolidasi bank syariah dan penguatan UUS. Ini dilakukan dengan mendukung proses spin-off melalui koordinasi dengan stakeholders dalam proses perizinan serta kemudahan BUS hasil spin-off untuk melakukan sinergi dengan Bank Induk. OJK juga mendorong pemegang saham untuk mendukung konsolidasi agar menghasilkan BUS dengan kapasitas besar.

“Kedua, finalisasi pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) sebagai bentuk komitmen OJK dalam memperkuat tata kelola syariah pada industri keuangan syariah nasional,” kata Dian.

Ketiga, melanjutkan penyusunan pedoman produk perbankan syariah untuk menjadi panduan bersama dalam pelaksanaan produk sehingga memberikan kesamaan pandang dalam implementasinya.

Selain itu, pengembangan produk dengan karakteristik syariah, atau yang disebut sharia-based products, juga akan terus dilakukan sejalan dengan poin penguatan keuangan syariah dalam PTIJK tahun 2025. Adapun beberapa pedoman yang akan diterbitkan, yaitu Pedoman Pembiayaan Salam, Istishna’ dan Multijasa.

Keempat, penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah dengan perluasan akses layanan perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah terus dilakukan, diantaranya melalui sinergi dengan Lembaga Jasa Keuangan Syariah lainnya, Pemerintah (K/L), dan industri halal.

Kelima, peningkatan peran perbankan syariah di sektor UMKM dengan peningkatan akses dan pendampingan perbankan syariah di sektor UMK unbankable melalui instrumen keuangan sosial syariah.

Melalui kelima arah tersebut, diharapkan menjadi game changer bagi pengembangan industri perbankan syariah nasional dan meningkatkan kontribusi industri tersebut dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Editor: Prisma Ardianto