Kredit Macet di Himbara Bisa Bertambah Karena Koperasi Merah Putih

JAKARTA, investor.id – Pembiayaan yang disalurkan bank-bank dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi berakhir jadi kredit macet. Bank diharapkan tetap profesional dan terukut dalam menyalurkan kredit.

“Semoga Bank Himbara tetap dapat menerapkan proses kredit yang profesional,” kata Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin pada Senin (7/7/2025), seperti dikutip dari Antara.

Pemerintah menyampaikan bahwa setiap Koperasi Merah Putih akan mendapatkan plafon pembiayaan sebesar Rp 3 miliar. Dengan rencana pendirian 80.000 Koperasi Merah Putih, maka estimasi pembiayaan oleh Himbara akan mencapai Rp 240 triliun.

Wijayanto mengatakan, estimasi itu pula yang berpotensi menjadi kredit macet di bank-bank Himbara, meliputi BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, maupun BSI. Di samping itu, dia menilai dukungan pembiayaan bisa menimbulkan kesan ketidakpastian berusaha yang tinggi di Indonesia.

“Bagi Danantara ini juga tidak positif, membuktikan adanya praktik politisasi Danantara, mengedepankan prinsip ‘business judgment rule’ yang selama ini didengungkan, ternyata belum dipraktikkan dengan baik,” ujar Wijayanto.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di Bengkulu, Rabu (11/6/2025) menyampaikan, setiap Koperasi Merah Putih mendapat plafon pembiayaan yang sama dari perbankan yaitu Rp 3 miliar. Namun setiap dana yang dikucurkan kepada setiap koperasi tidak akan sama, lantaran bergantung hasil verifikasi pihak bank atas usaha yang diusulkan pengurus.

“Jadi plafonnya itu memang Rp 3 miliar. Jadi ini tidak ada penyeragaman antara Koperasi Desa Merah Putih, itu tergantung potensi dan kebutuhan sesuai dengan peruntukannya. Kira-kira begitu,” ungkap Menteri Yandri.

Mendes Yandri mencontohkan Koperasi Merah Putih yang berada di Desa Palaksiring, Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan misalnya, mengusulkan pembiayaan bisnis pupuk dengan anggaran kebutuhan Rp 500 juta. Kemudian, pihak bank tentu akan melakukan verifikasi, termasuk menimbang jumlah petani, luas lahan, serapan, dan lainnya.

Dalam perjalannya, pihak bank menemukan bahwa pembiayaan yang sebenarnya dibutuhkan tidak sampai dengan Rp 500 juta. Maka, dana yang akan dikucurkan sebagai pembiayaan akan menyesuaikan dengan kebutuhan riil hasil verifikasi.

“Kami butuh duit sekian, untuk usaha pupuk misalnya, diverifikasi sama bank, mengusulkan Rp 500 juta. Ternyata hanya butuh Rp 200 juta. Jadi diverifikasi, dipastikan benar atau tidak, baru dikasih pinjaman tanpa agunan,” kata Menteri Yandri.

Editor: Prisma Ardianto