Bunga Pindar Turun Dipermasalahkan, Pakar Bilang Begini

JAKARTA, investor.id - Langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyidangkan tuduhan kartel bunga pada seluruh pelaku usaha pinjaman daring (pindar) legal dan berizin mendapat sorotan dari akademisi. Bahkan, KPPU dapat dinilai publik menyusun argumen yang rancu, yang menurutnya tidak memihak kepada kepentingan konsumen. 

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKPU-FHUI) Ditha Wiradiputra menilai, langkah para pelaku usaha tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen agar dapat mengakses layanan keuangan yang affordable dan terhindar dari jerat pinjol ilegal. Apalagi, awal dari langkah penurunan bunga adalah arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam situasi kekosongan hukum yang mengatur industri pinjaman daring. 

“KPPU itu ditujukan untuk mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Karena salah satu tujuan UU Persaingan Usaha adalah melindungi kepentingan umum dan yang telah dilakukan adalah bagian dari melindungi kepentingan umum,” papar Ditha dalam diskusi Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Industri Pinjaman Daring di Kampus FH UI, Depok (8/8/25)

Sebelumnya diberitakan, KPPU akan menyidangkan 97 penyelenggara layanan pindar legal dan berizin dalam sidang perdana dugaan kartel suku bunga pinjaman daring. Lembaga tersebut menuduh para pelaku industri yang tergabung di asosiasi melakukan pengaturan bersama mengenai tingkat suku bunga pada kurun 2020-2023 sehingga dianggap membatasi ruang kompetisi dan merugikan konsumen.

Dugaan tersebut sebelumnya sudah dibantah oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Dalam pernyataannya, AFPI menegaskan bahwa pihaknya merupakan asosiasi resmi yang ditunjuk OJK mewadahi penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) di Indonesia. AFPI menekankan bahwa penurunan bunga maksimum merupakan arahan dari OJK yang dibuat untuk melindungi konsumen dari predatory lending tanpa menghilangkan kompetisi antar pelaku industri.

“Persaingan merupakan instrumen agar masyarakat mendapatkan produk atau jasa terbaik pada harga terbaik. Kalau upaya pelaku usaha untuk membuat layanan keuangan lebih dapat diakses, lalu dituduh melanggar hukum, kepentingan siapa yang dibela KPPU? Bisa-bisa KPPU dianggap penganut ekonomi kapitalis, sebab bicara ekonomi kapitalis ternyata membawa konsekuensi hukum,” pungkas Ditha.

OJK sendiri sebelumnya telah mengakui bahwa penetapan bunga maksimum merupakan arahan yang mereka berikan kepada AFPI dalam merespons kekosongan regulasi demi memberikan perlindungan konsumen sekaligus membedakan platform online legal dari pinjol ilegal. Dari semula bunga maksimum 0,8% pada 2018, kembali turun menjadi 0,4% pada 2020, lalu akhirnya ditekan lagi menjadi 0,3% untuk pinjaman dengan tenor kurang dari 6 bulan dan 0,2% untuk tenor lebih dari 6 bulan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam tiga kali penetapan bunga maksimum tersebut, hanya yang terakhir yang tidak disemprit oleh KPPU.

Editor: Theresa Sandra Desfika