Membangun Kedaulatan Ekonomi Haji Indonesia

JAKARTA, investor.id – Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Setiap tahun, lebih dari 200.000 jemaah haji berangkat ke Tanah Suci, belum lagi jemaah umrah yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 1,5 juta jemaah. Di balik ibadah yang sakral itu, terdapat potensi ekosistem ekonomi global bernilai sangat besar—mencakup hotel, konsumsi, transportasi, logistik, hingga berbagai layanan pendukung lainnya.

Pertanyaannya sederhana, apakah Indonesia akan terus menjadi pasar dalam ekosistem tersebut, atau mulai menjadi pelaku yang memiliki posisi dalam rantai nilainya?

Sejak awal, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui BPKH Limited dirancang sebagai instrumen investasi di ekosistem haji dan umrah. Orientasinya bukan menjadi perantara layanan, melainkan membangun pijakan strategis Indonesia dalam struktur ekonomi haji.

“Orientasi awal pembentukan BPKH Limited atas dukungan kementerian lainnya yaitu Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan yang berdiri tahun 2023 adalah investasi langsung di ekosistem haji dan umrah,” jelas Anggota BP BPKH Bidang Investasi Langsung, M Arief Mufraini dalam keterangannya, Selasa (17/2/2026).

Dia menjelaskan, tujuannya adalah agar Indonesia tidak hanya menjadi pembeli musiman (procurement), tetapi memiliki posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi tersebut (investasi), jadi ini merupakan tahapan pertama untuk secara gradual pergeseran dari procurement ke investasi.

Dalam perjalanan penetrasi pasar dan learning curve BPKH Limited, masih diperlukan penguatan regulasi dalam Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji agar model investasi ekosistem dapat dijalankan secara lebih komprehensif. Revisi regulasi itu kini sedang diproses sebagai bagian dari penguatan tata kelola jangka panjang.

Dalam fase penetrasi pasar tersebut, BPKH Limited belum sepenuhnya dapat tampil sebagai pemain utama sebagaimana desain awalnya. Dalam praktik tertentu BPKH terlihat lebih sebagai fasilitator. Inilah yang menjadi fokus BPKH sekarang.

“Yang sedang dibangun adalah fondasi kedaulatan ekonomi haji, bukan praktik perantara,” tegas Kepala BP BPKH, Fadlul Imansyah.

Kedaulatan ekonomi haji bukan komersialisasi ibadah. Ibadah tetaplah ibadah. Namun tata kelola ekonominya harus profesional, efisien, dan berpihak kepada jamaah. Jika nilai ekonomi yang sangat besar setiap tahun sepenuhnya dinikmati pihak eksternal, sementara Indonesia hanya menjadi pembayar, maka koreksi struktural menjadi keniscayaan.

Salah satu contohnya adalah optimalisasi area komersial hotel yang digunakan jemaah Indonesia. Selama ini, potensi ekonomi dari fasilitas tersebut sepenuhnya menjadi domain pengelola eksternal. Dengan pendekatan investasi strategis, sebagian nilai itu dapat kembali memperkuat dana haji dan memberi manfaat langsung bagi jamaah.

Legacy yang paling terasa bagi jamaah adalah inisiatif penyediaan konsumsi pada fase pra dan pasca Armuzna. Selama bertahun-tahun sebelumnya, pada fase tersebut jemaah Indonesia tidak memperoleh layanan makan tiga kali sehari secara penuh.

Tahun 2025, dalam kondisi regulasi yang sangat ketat—termasuk pembatasan tasrikh yang membatasi akses tenaga kerja ke Makkah—upaya perbaikan tetap dilakukan demi meningkatkan kenyamanan jemaah.

“Pada fase pra dan pasca Armuzna sebelumnya jamaah tidak mendapatkan layanan makan tiga kali sehari secara penuh. Tahun lalu kita melakukan perbaikan dalam kondisi yang sangat menantang. Banyak dapur tidak dapat beroperasi optimal, mobilisasi logistik terbatas, tetapi kebutuhan jamaah harus tetap diprioritaskan,” ujar Arief Mufraini.

Inisiatif itu diharapkan menjadi standar baru pelayanan haji Indonesia ke depan. “Harapan kami, sistem yang sudah dirintis ini dapat diteruskan dan disempurnakan, dengan atau tanpa keterlibatan BPKH maupun BPKH Limited. Jika penyelenggara dapat menjalankannya secara mandiri, itu justru menjadi keberhasilan bersama,” tambah Fadlul.

Artinya, langkah yang dilakukan bukanlah pengambilalihan peran, melainkan pembukaan jalan dan penutupan celah layanan yang selama ini belum optimal.

Dalam kerangka yang lebih luas, pengembangan Kampung Haji—sebagai gagasan strategis pemerintah melalui Danantara sebagai leading sector—menjadi bagian dari arsitektur besar kedaulatan ekonomi haji. Kampung Haji dirancang sebagai ekosistem terpadu yang memperkuat kehadiran Indonesia secara lebih permanen di Tanah Suci, baik dari sisi layanan, logistik, maupun aktivitas ekonomi yang relevan dengan kebutuhan jemaah.

“BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji. Ini bukan agenda sektoral, melainkan agenda strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global,” tegas Fadlul.

Editor: Thomas Harefa