Perbanas Kaji Kembangkan Asuransi Siber

JAKARTA, investor.id – Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) tengah mengkaji pengembangan produk asuransi siber guna melindungi sektor jasa keuangan dari risiko dan kerugian akibat serangan siber yang semakin meningkat. Terlebih, Indonesia disebut masuk dalam 10 besar negara yang menjadi target anomaly traffic.

Ketua Bidang Technology & Security Perbanas, Toto Prasetio, mengatakan bahwa usulan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari penguatan ketahanan sektor keuangan di era digitalisasi, khususnya industri perbankan. Pengembangan asuransi siber menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sektor jasa keuangan secara menyeluruh.

“Dari Perbanas akan kami work out (bahas) topik yang begini ini (asuransi siber) kayak gimana sih supaya perhitungannya juga masuk akal, berapa preminya,” ujar Toto Prasetio di Jakarta, seperti dikutip dari Antara pada Rabu (13/5/2026).

Meski demikian, Toto mengaku pembahasan mengenai skema dan bentuk produk asuransi siber tersebut masih berlangsung sehingga belum dapat dijelaskan secara rinci.

Selain mendorong pengembangan asuransi siber, Toto menilai regulator juga perlu segera menetapkan standard cyber resilience atau standar ketahanan siber di industri perbankan. Ia mencontohkan, Bank Indonesia (BI) saat ini telah mendorong penerapan konsep “zero trust” sebagai pendekatan keamanan siber bagi industri perbankan. Namun, menurut dia, belum ada regulasi yang mengatur standar minimum implementasi konsep tersebut di setiap bank.

Zero trust merupakan pendekatan keamanan siber yang mengedepankan prinsip “Never Trust, Always Verify”, yakni memverifikasi setiap interaksi dalam jaringan secara cepat dan responsif untuk mendeteksi ancaman serangan siber. Pendekatan tersebut dirancang untuk meminimalkan tingkat kepercayaan dalam sistem jaringan sehingga akses tidak mudah diberikan kepada pihak mana pun tanpa proses verifikasi yang ketat.

Menurut Toto, salah satu standar ketahanan siber yang penting diterapkan perbankan dalam konsep zero trust adalah fraud detection atau sistem pendeteksi penipuan untuk meminimalkan risiko serangan siber. “Kita mesti bicarakan ini karena saya sendiri yakin nanti Perbanas kami tidak bisa sendiri, kami harus kerja sama dengan surrounding external system,” katanya.

Sementara itu, Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas OJK, Deden Firman Hendarsyah, menyatakan bahwa Indonesia termasuk sepuluh besar negara yang menjadi target anomaly traffic, berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Anomaly traffic adalah lalu lintas jaringan (network traffic) dalam suatu sistem yang menunjukkan pola yang tidak biasa, mencurigakan, atau menyimpang dari perilaku normal, yang sering kali mengindikasikan adanya serangan siber.

“Entah apa yang menjadi Indonesia itu menarik bagi para hacker, bagi para pelaku kejahatan siber, tetapi memang faktanya Indonesia masuk ke dalam top ten target anomaly traffic,” kata Deden.

Jika ditilik menurut sektor, ia menuturkan, sektor keuangan menempati posisi kedua sebagai sektor dengan insiden siber terbanyak. Ia mengatakan, kasus kejahatan siber yang terjadi di sektor keuangan biasanya langsung menargetkan data pribadi nasabah maupun menyerang sistem bank.

Editor: Prisma Ardianto