Tiongkok Tambah Proyek Infrastruktur di Wilayah Pasifik US$ 66 Juta

SYDNEY, investor.id – Raksasa teknologi Huawei Tiongkok menambah proyek infrastruktur di wilayah Samudera Pasifik, tepatnya di Kepulauan Solomon. Negara kepulauan tersebut mendapatkan pinjaman US$ 66 juta dari Tiongkok untuk mendanai raksasa teknologi Huawei membangun 161 menara telekomunikasi di seluruh negara Pasifik, kata pemerintah.

Ini adalah pembiayaan skala besar pertama yang diterima negara itu dari Tiongkok sejak mereka menandatangani pakta keamanan rahasia pada April 2022.

Hubungan keuangan dan keamanan yang berkembang di negara kepulauan itu ke Tiongkok telah menimbulkan kekhawatiran dari Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, termasuk Australia. Sebelumnya, pemerintah Australia telah setuju untuk membangun enam menara telekomunikasi di negara itu.

Kepulauan Solomon akan menerima pinjaman untuk perjanjian konsesi selama 20 tahun dari Bank Ekspor Impor Tiongkok (Eximbank). Dengan demikian bank negara itu yang akan sepenuhnya mendanai pembangunan menara Huawei, kata pemerintah yang menyebutnya sebagai kemitraan keuangan ‘bersejarah’.

Hampir setengah dari total menara akan dibangun sebelum negara itu menjadi tuan rumah Pacific Island Games pada November 2023, menurut pernyataan pemerintah.

Menara tersebut akan memungkinkan penduduk Kepulauan Solomon, terutama yang berada di daerah pedesaan, untuk menonton pertandingan bahkan jika mereka tidak dapat perjalanan ke ibu kota Honiara, kata pemerintah.

Para pejabat negara-negara Barat telah memberi peringatan bahwa pemerintah Tiongkok dapat memanfaatkan pakta keamanan untuk membangun pangkalan militer di negara itu. Peringatan ini berulang kali dibantah oleh Perdana Menteri negara Pasifik itu, Manasseh Sogavare.

Negara ini mengalihkan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok pada 2019.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengatakan, mereka mengetahui kesepakatan telekomunikasi dan mendukung investasi infrastruktur yang menghindari beban utang tak berkelanjutan.

Awal bulan ini Sogavare mengusulkan perubahan konstitusi untuk menunda pemilihan nasional sampai setelah pertandingan. Ia mengatakan negara itu tidak mampu membiayai kedua acara tersebut.

Namun itu dikecam sebagai alasan lemah oleh pemimpin oposisi Matthew Wale.

Jika desakan untuk menunda pemilihan berhasil, Kepulauan Solomon tidak akan melangsungkan jajak pendapat sampai paling cepat 2024.

Pemilihan berikutnya yang diadakan sebelum September 2023, akan menjadi yang pertama di negara itu sejak kerusuhan meluas oleh protes anti Sogavare pecah di Honiara tahun lalu.

Ini akan menjadi jajak pendapat pertama sejak Sogavare menandatangani pakta keamanan dengan Tiongkok, Menurut rancangan yang bocor, pakta ini akan memungkinkan pasukan keamanan Tiongkok dipanggil jika terjadi kerusuhan.

Editor: Grace El Dora