Liz Truss Bertekad Pangkas Pajak

LONDON, ID – Liz Truss menandaskan akan mewujudkan janji pemangkasan pajak dan penanganan krisis energi yang kian memburuk. Ia mengatakan itu usai memenangi pemilihan ketua Partai Konservatif pada Senin (5/9) mengalahkan Rishi Sunak, sekaligus menjadikannya perdana menteri (PM) terpilih Inggris untuk menggantikan Boris Johnson.

Persaingan antara Truss, yang saat ini menjadi menteri luar negeri (menlu), dan mantan menteri keuangan (menkeu) Sunak selama berminggu-minggu telah menyebabkan perpecahan dan suasana panas. Pada akhirnya pelaksanaan pemungutan suara para anggota Partai Konservatif menghasilkan kemenangan untuk Truss dengan 81.326 suara, dibandingkan Sunak sebanyak 60.399 suara

“Saya akan menyampaikan rencana berani untuk memangkas pajak dan menumbuhkan ekonomi kita. Saya akan mengatasi krisis energi, menangani tagihan energi masyarakat, juga menangani masalah pasokan energi jangka panjang yang kita miliki,” ujar Truss usai hasil pemungutan suara diumumkan, yang dilansir Reuters.

Wanita berusia 47 tahun itu sudah berjanji bertindak cepat untuk mengatasi krisis biaya hidup. Bahkan, ia menuturkan, dalam seminggu akan membuat rencana-rencana guna menangani tagihan energi yang meningkat dan mengamankan pasokan bahan bakar di masa depan.

Truss juga memberi isyarat selama kampanye pemilihan ketua partai bahwa akan menantang konvensi dengan menghapus kenaikan pajak dan mengurangi pungutan-pungutan lain, yang mana menurut beberapa ekonom bakal memicu inflasi.

Hal itu, dan lainnya yang dijanjikan Truss adalah akan meninjau kewenangan Bank of England (BOE) sambil melindungi independensinya. Di mana ini menyebabkan beberapa investor memilih untuk menyingkirkan mata uang poundsterling dan obligasi pemerintah.

Laporan menyebutkan, Truss akan mengambil alih kepemimpinan Inggris yang saat ini sedang menghadapi krisis biaya hidup, kerusuhan industri, resesi dan perang di Eropa – di mana Inggris telah menjadi pendukung utama Ukraina.

Truss juga sepertinya mengesampingkan pemilihan umum untuk dua tahun ke depan, karena ia mengatakan bakal memberikan kemenangan besar untuk partainya pada 2024.

Membentuk Pemerintahan

Di sisi lain, Boris Johnson – sebagai perdana menteri saat ini – terpaksa mengumumkan pengunduran dirinya pada Juli menyusul skandal yang terungkap berbulan-bulan, yang membuatnya kekurangan dukungan untuk memerintah Inggris.

Menurut laporan, Johnson akan segera menemui Ratu Elizabeth II di Skotlandia pada Selasa (6/9), guna secara resmi mengajukan pengunduran dirinya. Truss sendiri akan menyusul, dan monarki bakal memintanya untuk membentuk pemerintahan.

Truss akan menjadi PM keempat Konservatif sejak pemilu 2015. Selama periode tersebut Inggris terus diterpa krisis demi krisis, dan sekarang diproyeksi menghadapi resesi panjang yang dipicu oleh inflasi yang meroket mencapai 10,1% pada Juli 2022.

Sedangkan Menteri Negara untuk Bisnis, Energi dan Strategi Industri Inggris Kwasi Kwarteng – yang dipandang luas sebagai menteri keuangan Truss – berusaha meredam gejolak pasar pada Senin. Dalam artikel yang dimuat di surat kabar Financial Times, ia mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Truss diperlukan beberapa pelonggaran fiskal yang bertanggung jawab secara.

Daftar Panjang

Truss diprediksi menghadapi deretan daftar tugas yang panjang, mahal dan sulit – yang menurut anggota parlemen oposisi sebagai hasil dari 12 tahun pemerintahan Konservatif yang buruk. Beberapa anggota bahkan telah menyerukan pemilu dini, namun seruan ini ditolak Truss.

Menurut anggota parlemen Konservatif veteran David Davis, tantangan yang akan dihadapi Truss sebagai perdana menteri kemungkinan yang paling sulit kedua dari perdana menteri pasca-perang setelah Margaret Thatcher pada 1979.

“Saya sebenarnya tidak berpikir salah satu kandidat, tidak satu pun dari mereka yang melaluinya, benar-benar tahu seberapa besar ini akan terjadi,” ujar dia, seraya menambahkan bahwa biayanya bisa mencapai puluhan miliar pound.

Namun Truss mengatakan akan menunjuk kabinet yang kuat serta menghapuskan pemerintahan bergaya presidensial. 

Editor: Happy Amanda Amalia