Liz Truss Tidak akan Lunak kepada Tiongkok

LONDON, investor.id – Perdana Menteri (PM) baru Inggris Liz Truss diketahui sebagai salah satu pengkritik paling keras terhadap Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Sebagai pembela tatanan dunia Barat pasca-perang, Truss memandang Tiongkok sebagai ancaman terhadap tatanan internasional yang berbasis peraturan, yang telah mengatur perdagangan dan diplomasi pasca-Perang Dunia II. Ia juga melihat perannya untuk membangun benteng melawan hal itu.

Hubungan antara Inggris dan Tiongkok disebut telah memburuk dalam satu dekade terakhir, menyusul kekhawatiran Inggris bahwa pintu-pintu yang terbuka untuk investasi Tiongkok dapat menimbulkan risiko keamanan nasional. Selain itu, ketegasan militer dan ekonomi Negeri Tirai Bambu itu kemungkinan melawan agenda perdagangan bebas pasca-Brexit.

“Negara harus bermain sesuai aturan dan itu termasuk Tiongkok,” ujar dia dalam pidato penting awal tahun ini, yang dilansir CNBC, Rabu (7/9).

Truss menambahkan, Tiongkok dengan cepat membangun militer yang mampu memproyeksikan kekuatan jauh ke dalam area kepentingan strategis Eropa.

Dia juga memperingatkan, jika Tiongkok gagal mengikuti aturan global maka pihaknya akan mempersingkat kebangkitannya sebagai negara adidaya, dan harus belajar dari respons ekonomi Barat yang kuat terhadap invasi Rusia ke Ukraina.

Menurut Truss, kebangkitan Tiongkok tidak terelakkan dan Barat harus memastikan bahwa Taiwan – yang diklaim Tiongkok bagian dari wilayahnya – dapat mempertahankan diri.

Menanggapi terpilihnya perdana menteri Inggris yang baru, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengirimkan ucapan selamat kepada Truss.

Kantor Tsai mencatat perdana menteri baru (Inggris) itu melangkah maju dan menyerukan kubu demokrasi global untuk terus memastikan bahwa Taiwan memiliki kemampuan untuk membela diri.

Surat kabar Global Times – yang diterbitkan surat kabar resmi Partai Komunis China People's Daily – telah menjuluki Truss sebagai populis radikal dan mengatakan bahwa ia harus membuang mentalitas kekaisaran yang sudah ketinggalan zaman.

Sedangkan Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tiongkok Mao Ning menyampaikan harapannya pada Selasa, bahwa hubungan dengan Inggris akan tetap di jalur yang benar.

Menurut James Rogers, salah satu pendiri dewan pemikir Council on Geostrategy yang berbasis di London, Truss bakal memberlakukan lebih banyak pembatasan terhadap Tiongkok dalam hal membeli perusahaan-perusahaan Inggris, dan akan berbuat lebih banyak demi mengikat negara-negara untuk melawan kebangkitan Tiongkok.

“Dia memahami bagaimana manfaat ekonomi jangka pendek dapat memiliki dampak strategis dan politik jangka panjang, dan akan mencoba menyeimbangkannya secara lebih efektif daripada di masa lalu,” kata Rogers.

Tirani Terbesar

Sebagai informasi, di bawah kepemimpinan perdana menteri David Cameron, Inggris dan Tiongkok menjalin hubungan era keemasan. Saat itu pada 2015, dia mengatakan ingin menjadi teman terdekat Tiongkok di Barat.

Namun dalam tujuh tahun terakhir, seiring tiga kali pergantian perdana menteri yang disertai meningkatnya kritik terhadap praktik-praktik perdagangan Tiongkok dan perselisihan seputar kebebasan di Hong Kong dan Xinjiang, Inggris kemudian berubah dari pendukung terbesar Tiongkok di Eropa menjadi salah satu pengkritiknya paling sengit.

Bahkan sikap bermusuhan Partai Konservatif dengan Tiongkok lebih meningkat ketika Boris Johnson menyebut dirinya sangat Sinofil.

Menurut laporan, baru-baru ini pihak berwenang bergerak membatasi keterlibatan Tiongkok di sektor tenaga nuklir Inggris. Truss juga menandatangani pakta pertahanan untuk memasok Australia dengan teknologi guna membangun kapal selam nuklir yang bertujuan membantu melawan kekuatan dan pengaruh Tiongkok yang semakin besar.

Tahun lalu, saat masih menjabat sebagai menteri perdagangan, Truss memperingatkan bahwa Barat dapat kehilangan kendali atas perdagangan global kecuali menunjukkan sikap keras pada Tiongkok dan mendorong reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Jika kita gagal bertindak, maka kita berisiko mengalami fragmentasi perdagangan global di bawah tirani terbesar,” pungkas dia saat itu.

Kemudian pada 2021, Truss kembali meyakinkan sesama menteri luar negeri (menlu) kelompok G-7 untuk memasukkan kalimat dalam komunike penutup, yang isinya mengecam kebijakan ekonomi Tiongkok. Hal ini mengacu pada kebijakan investasi global Tiongkok yang menurut para kritikus dapat membuat negara-negara miskin terjebak dalam perangkap utang.

Menurut Charles Parton, mantan diplomat Inggris yang menghabiskan waktu 22 tahun menganalisis Tiongkok dan sekarang menjadi rekanan di lembaga riset (think tank) Royal United Services Institute, meskipun Tiongkok kemungkinan akan membuat ancaman tentang penarikan investasi, tapi ini tidak mungkin terjadi.

“Tiongkok bukan (badan) amal. Mereka tidak berinvestasi karena menyukai warna mata kita melainkan karena alasan yang sangat spesifik. Mereka bakal terus berinvestasi, dan tugas kami adalah melihat apakah investasi itu terus sesuai dengan kepentingan kami,” ujar Parton. 

Editor: Happy Amanda Amalia