Kamboja: Pemimpin Junta Myanmar Tidak Diundang ke KTT Asean

PHNOM PENH, investor.id – Pemimpin junta Myanmar tidak diundang ke pertemuan puncak regional konferensi tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) bulan depan, kata tuan rumah Kamboja pada Rabu (5/10). Ini menjadi penghinaan diplomatik baru untuk rezim militer yang terisolasi itu.

Asean telah memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan gejolak yang mencengkeram Myanmar, sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.

Tetapi hanya ada sedikit kemajuan pada “konsensus lima poin” (5PCs) yang disepakati dengan junta. Para pemimpin serta menterinya telah dikeluarkan dari pertemuan-pertemuan baru-baru ini dari Asean yang terdiri atas 10 negara anggota.

Dikatakan sudah ada aksi menghubungkan undangan untuk kemajuan pelaksanaan 5PCs, kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja. Menurutnya, junta telah diundang untuk menominasikan perwakilan non politik untuk KTT ASEAN mendatang.

Ini artinya kepala junta Min Aung Hlaing tidak akan diizinkan untuk hadir, seperti halnya diplomat tertingginya dilarang menghadiri pertemuan para menteri luar negeri di Phnom Penh pada Februari dan Agustus 2022. Yang diizinkan hadir hanya perwakilan non politik.

Rencana lima poin, yang disepakati pada April 2021, menyerukan diakhirinya segera kekerasan serta mendorong dialog antara militer dan gerakan anti kudeta.

Ada ketidakpuasan yang berkembang di Asean, terkadang dikritik sebagai omong kosong, di antara para jenderal Myanmar.

Eksekusi junta terhadap empat tahanan pada Juli 2022 bertentangan dengan seruan internasional yang meluas untuk grasi, menyebabkan kemarahan lebih lanjut.

Pertemuan para menteri luar negeri Asean pada Agustus 2022 berakhir dengan kecaman langka dari blok ini atas tindakan junta.

Para menteri mengatakan mereka sangat kecewa dengan kemajuan terbatas dan kurangnya komitmen dari otoritas Naypyidaw, untuk implementasi tepat waktu dan lengkap dari konsensus lima poin.

Utusan Asean yang ditugaskan untuk menengahi perdamaian telah mengakui sulitnya tugas tersebut, dengan mengatakan bahkan Superman sekalipun tidak dapat menyelesaikan krisis tersebut.

Tekanan AS

Penghinaan blok regional itu terjadi ketika pemerintah Amerika Serikat (AS) berusaha untuk memberikan lebih banyak tekanan pada junta melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyusul kemarahan atas serangan udara yang menewaskan 11 anak sekolah bulan lalu.

Penasihat Departemen Luar Negeri AS Derek Chollet mengadakan pembicaraan dengan pemerintah lain dan dengan perwakilan dari Pemerintah Persatuan Nasional yang dideklarasikan sendiri di Myanmar, selama Majelis Umum PBB awal bulan ini. Pemerintah sipil ini didominasi oleh partai pemimpin sipil terguling Aung San Suu Kyi.

Myanmar merencanakan pemilihan baru pada Agustus tahun depan, tetapi Chollet memperingatkan tidak ada kemungkinan pemilihan berjalan bebas dan adil.

Junta telah membenarkan perebutan kekuasaannya dengan menunjuk pada dugaan kecurangan dalam pemilihan 2020, yang dimenangkan dengan mudah oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi.

Sebuah tindakan keras militer terhadap perbedaan pendapat setelah kudeta telah menyebabkan lebih dari 2.300 warga sipil tewas, menurut sebuah kelompok pemantau lokal.

Junta, sementara itu, mengatakan pemberontakan terhadap kekuasaannya telah menyebabkan hampir 3.900 pendukungnya tewas.

Editor: Grace El Dora