Pentagon: Tiongkok Mungkin Akan Punya 1.500 Hulu Ledak Nuklir pada 2035

WASHINGTON, investor.id – Pemerintah Tiongkok sedang meningkatkan lebih dari tiga kali lipat persediaan hulu ledak nuklirnya menjadi 1.500 pada 2035, saat negara itu berusaha menyelesaikan modernisasi militernya, kata Pentagon.

Hal itu disampaikan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon dalam laporan tahunan tentang kekuatan militer negara Asia itu.

Pentagon juga memperingatkan bahwa pemerintah Tiongkok bertujuan untuk menjadikan Tentara Pembebasan Rakyat sebagai alat militer yang lebih kredibel pada 2027, guna mengejar penyatuan Tiongkok daratan dengan Taiwan. Pulau yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri itu dipandang oleh otoritas Tiongkok sebagai miliknya.

Laporan terbaru Pantagon, terutama yang mencakup perkembangan militer yang melibatkan Tiongkok tahun lalu, mencerminkan kekhawatiran AS atas penumpukan nuklir Tiongkok dan tekanan terhadap Taiwan yang terus berlanjut. Termasuk terkait peningkatan penerbangan di zona identifikasi pertahanan udara yang dinyatakan sendiri oleh pulau itu.

Pemerintah AS memandang langkah Tiongkok sebagai tindakan provokatif dan menimbulkan ketidakstabilan.

Menurut Departemen Pertahanan AS, pihak Tiongkok mungkin mempercepat ekspansi nuklirnya pada 2021 dan persediaan hulu ledak nuklirnya telah melampaui 400, dibandingkan dengan perkiraan tahun sebelumnya bahwa jumlah hulu ledak yang dimiliki hanya sekitar 200-an.

Dengan catatan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) pada dasarnya berencana untuk menyelesaikan modernisasi pasukannya pada 2035, laporan Pentagon berjudul “Perkembangan Militer dan Keamanan yang Melibatkan Republik Rakyat Tiongkok” menyebutkan bahwa negara itu kemungkinan akan menimbun persediaan sekitar 1.500 hulu ledak pada batas waktu hingga 2035.

Seorang pejabat senior pertahanan AS mengatakan perkiraan terbaru itu tidak menyiratkan percepatan besar dalam pertumbuhan cadangan nuklir Tiongkok, dibandingkan dengan laporan tahun lalu.

Pentagon menilai bahwa militer Tiongkok kemungkinan akan memiliki setidaknya 1.000 hulu ledak nuklir pada 2030.

Namun, pejabat AS itu mengatakan penumpukan hulu ledak nuklir Tiongkok dengan cepat secara keseluruhan terlalu besar untuk dirahasiakan.

“Itu memang menimbulkan pertanyaan tentang apakah mereka ... beralih dari strategi yang didasarkan pada apa yang mereka sebut sebagai ‘pencegah bersifat ramping dan efektif’, di mana mereka mengatakan mereka akan memiliki jumlah minimum senjata nuklir yang diperlukan untuk keamanan nasional RRC,” kata pejabat AS itu mengacu pada singkatan nama resmi Tiongkok.

Adapun Tiongkok enggan terlibat dalam pembicaraan pengendalian senjata dengan AS.

Otoritasnya menegaskan bahwa kedua negara yang memiliki persenjataan nuklir terbesar, yakni AS dan Rusia, memiliki tanggung jawab utama terhadap perlucutan senjata nuklir.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, persediaan hulu ledak nuklir AS terdiri dari 3.750 unit per September 2020.

Mengenai situasi keamanan di sekitar Taiwan, laporan Pentagon itu mengatakan Tiongkok meningkatkan tekanan diplomatik, ekonomi, politik, dan militer terhadap Taiwan pada 2021.

Ketegangan pun meningkat tahun ini karena pemerintah Tiongkok marah dengan kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada Agustus, yang merupakan kunjungan oleh pejabat tertinggi ketiga dari AS. Kunjungan itu adalah perjalanan pertama seorang pemegang jabatan kongres tinggi AS ke Taiwan dalam 25 tahun.

Dengan PLA diyakini berupaya memperkuat tiga tonggak untuk modernisasi militernya, pada 2027, 2035 dan 2049, laporan Pentagon menyebutkan jika target 2027 terwujud, hal itu akan membuat PLA menjadi alat militer yang lebih kredibel bagi Partai Komunis Tiongkok untuk mengatasi Taiwan.

Peringatan seratus tahun PLA jatuh pada 2027 dan beberapa perwira militer AS mengatakan negara itu sedang membangun kemampuan militernya, untuk siap menyerang dan merebut Taiwan sekitar tahun itu.

Tahun 2049 adalah peringatan 100 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok dan pemerintahnya mengatakan akan berusaha mencapai “peremajaan nasional” pada saat itu.

Laporan Pentagon tersebut juga menggarisbawahi bahwa pemerintah Tiongkok tidak pernah meninggalkan upaya penggunaan kekuatan militer atas Taiwan. Pihaknya mencatat bahwa keadaan yang secara historis diindikasikan oleh RRC untuk pertimbangan penggunaan kekuatan masih ambigu dan telah berkembang dari waktu ke waktu.

Opsi militer yang dapat diambil pemerintah Tiongkok terhadap Taiwan dapat berkisar dari blokade udara dan laut, hingga invasi amfibi skala penuh untuk merebut dan menduduki beberapa pulau lepas pantainya atau seluruh Taiwan, kata Pentagon.

Pentagon juga mengatakan strategi nasional Tiongkok untuk mencari “peremajaan” adalah tujuan yang telah ditentukan demi memperluas kekuatan nasionalnya dan merevisi tatanan internasional. Serta untuk mendukung sistem pemerintahan dan kepentingan nasional Beijing, di mana AS dipandang sebagai suatu “hambatan” yang berupaya menahan kebangkitan negara Asia itu.

Editor: Grace El Dora