2nd Summit for Democracy Deklarasikan Pemajuan Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, investor.id – Pertemuan “2nd Summit for Democracy sesi Indo-Pacific Regional Anti-Corruption Meeting” pada 30 Maret 2023 menghasilkan Seoul Declaration on Challenges and Progress in Addressing Corruption. Deklarasi ini  menegaskan komitmen pemajuan demokrasi dan pemberantasan korupsi, serta pentingnya kerja sama internasional dalam pencegahan, deteksi, investigasi, dan proses peradilan terkait korupsi.

Menurut catatan World Economic Forum (WEF), angka kerugian akibat korupsi secara global mencapai US$ 2,6 triliun per tahun, jauh lebih tinggi dari kebutuhan dana yang diperlukan untuk mengatasi kelaparan global sebesar US$ 40 miliar per tahun.

Dalam pertemuan yang dibuka oleh Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menyampaikan kembali pesan dari Presiden RI Joko Widodo pada acara Summit for Democracy. Sebagai informasi, pertemuan “2nd Summit for Democracy” merupakan kelanjutan dari “Summit for Democracy” yang diinisiasi oleh Amerika Serikat pada 2021.

Menurut Retno, di tingkat para pemimpin yang dilakukan secara virtual sebelumnya, Presiden RI hadir dengan menyampaikan pre-recorded statement. Di mana dalam pernyataan itu disampaikan bahwa demokrasi harus inklusif, memberikan kesempatan yang sama bagi semua untuk maju dan berkontribusi.

"Demokrasi juga harus mendatangkan perdamaian dan stabilitas, dan bukan ditujukan untuk mempertajam rivalitas. Untuk itu, Indonesia berkomitmen menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mengembangkan persahabatan dan membangun dunia yang lebih baik,” demikian pernyataan Jokowi, yang dikutip kembali oleh Menlu RI saat menyampaikan konferensi pers virtual dari Seoul, Korsel. 

Dalam kesempatan tersebut, Retno juga menyebutkan bahwa yang diperlukan dunia adalah demokrasi kuat dan sehat. Dan untuk mencapai itu, diperlukan beberapa hal utama, yakni pertama, pentingnya menghormati supremasi hukum, di mana tidak boleh ada satu pihak pun yang berada di atas hukum.

Untuk itu, katanya, lembaga anti-korupsi harus diperkuat agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Hal kedua, adalah pentingnya melibatkan publik dalam memerangi korupsi karena demokrasi membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam good governance. Kemudian yang ketiga, pentingnya mendorong kolaborasi global dalam memerangi korupsi.

Retno berpendapat, upaya melawan korupsi tidak dapat dilakukan secara sendirian terutama jika melibatkan jumlah aset yang besar dan lintas-negara. Diperlukan kerja sama internasional tidak terbatas pada pertukaran informasi dan pembangunan kapasitas, juga melibatkan kerja sama mutual legal assistance, ekstradisi, serta mempermudah asset recovery.

“Saya menekankan bahwa tidak boleh ada negara yang menjadi surga bagi koruptor untuk menyembunyikan aset mereka. Di akhir pernyataan, saya juga tegaskan bahwa demokrasi dan good governance harus saling memperkokoh satu sama lain agar dapat memberantas korupsi,” demikian penjelasan Retno.

Editor: Happy Amanda Amalia