Biden Batasi Investasi AS di Tiongkok, Terutama Sektor Teknologi

WASHINGTON, investor.id – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Rabu (9/8) berencana untuk mengeluarkan pembatasan baru pada investasi Amerika di industri maju tertentu di Tiongkok, terutama di sektor teknologi.

Ini disampaikan oleh orang-orang yang mengetahui pertimbangan tersebut, dikutip The New York Times. Langkah ini dinilai perlu oleh para pendukung untuk melindungi keamanan nasional, tetapi tidak diragukan lagi akan membuat marah pemerintah Tiongkok.

Ini juga akan menjadi salah satu langkah signifikan pertama yang diambil AS dalam bentrokan ekonominya dengan Tiongkok untuk menekan aliran keuangan. Lebih lanjut, kondisi ini bisa mengatur panggung untuk lebih banyak pembatasan investasi antara kedua negara di tahun-tahun mendatang.

Pembatasan tersebut akan menghalangi ekuitas swasta dan perusahaan modal ventura untuk melakukan investasi di sektor teknologi tinggi tertentu. Pembatasan di sektor komputasi kuantum, kecerdasan buatan (AI), dan semikonduktor canggih, menurut sumber, adalah upaya untuk menghentikan transfer dolar Amerika dan keahlian ke Tiongkok.

Itu juga akan mengharuskan perusahaan yang melakukan investasi di industri Tiongkok yang lebih luas, memberikan visibilitas yang lebih baik kepada pemerintah ke dalam pertukaran keuangan antara AS dan Tiongkok.

Pejabat pemerintahan di bawah kepemimpinan Biden telah menekankan pembatasan investasi secara langsung akan menargetkan secara sempit beberapa sektor yang dapat membantu militer Tiongkok atau negara pengawas, saat mereka berusaha memerangi ancaman keamanan tetapi tidak mengganggu bisnis yang sah dengan Tiongkok.

“Ada banyak bukti modal AS digunakan untuk memajukan kemampuan militer Tiongkok dan AS tidak memiliki sarana yang memadai untuk memerangi kegiatan ini,” kata Emily Benson, direktur proyek perdagangan dan teknologi di Pusat Kajian Strategis dan Internasional. sebuah wadah pemikir AS, dikutip New York Times.

Pemerintahan Biden baru-baru ini berusaha menenangkan hubungan dengan Tiongkok, mengirim Menteri Keuangan (Menkeu) AS Janet Yellen dan pejabat tinggi lainnya untuk berbicara dengan rekan-rekan mereka di Tiongkok.

Tetapi pemerintahan Biden terus mendorong rantai pasokan kritis yang "menghilangkan risiko" dengan mengembangkan distributor di luar Tiongkok, terus meningkatkan pembatasan penjualan teknologi tertentu ke Tiongkok, termasuk semikonduktor untuk komputasi tingkat lanjut.

Sementara itu, pemerintah Tiongkok telah lama membatasi investasi asing tertentu oleh individu dan perusahaan. Pemerintah lain, seperti Taiwan dan Korea Selatan (Korsel), juga membatasi investasi keluar.

Namun hingga saat ini, pemerintah AS membiarkan arus keuangan antara dua ekonomi terbesar dunia itu sebagian besar tidak tersentuh. Beberapa tahun yang lalu, pembuat kebijakan AS bekerja untuk membuka pasar keuangan Tiongkok untuk perusahaan AS.

Dalam beberapa tahun terakhir, investasi antara AS dan Tiongkok telah turun tajam karena negara-negara tersebut memutuskan hubungan ekonomi lainnya. Tetapi perusahaan modal ventura dan ekuitas swasta terus mencari peluang yang menguntungkan untuk kemitraan, sebagai cara untuk mendapatkan akses ke industri teknologi Tiongkok yang dinamis.

Langkah yang direncanakan itu menghadapi kritik dari anggota Kongres dari Partai Republik dan lainnya yang mengatakan itu terlalu lama dan tidak cukup jauh untuk membatasi pendanaan AS untuk teknologi Tiongkok

Pada Juli, sebuah komite DPR di Tiongkok mengirim surat kepada empat perusahaan modal ventura AS yang menyatakan “keprihatinan serius” tentang investasi mereka di perusahaan Tiongkok dalam berbagai bidang termasuk AI dan chip semikonduktor.

Lainnya berpendapat pembatasan tersebut terutama akan merugikan ekonomi AS, karena negara lain terus menjalin kemitraan teknologi dengan Tiongkok, sementara Tiongkok tidak kekurangan modal.

Nicholas Lardy, rekan senior bukan penduduk di Peterson Institute for International Economics, mengatakan Amerika adalah sumber kurang dari 5% dari investasi langsung masuk Tiongkok pada 2021 dan 2022.

"Kecuali jika investor besar lainnya di Tiongkok mengadopsi pembatasan serupa, saya pikir ini hanya membuang-buang waktu," kata Lardy.

Menurut dia, mendorong kebijakan ini sekarang hanya menguntungkan orang-orang di Tiongkok yang percaya AS berusaha menahan Tiongkok dan tidak tertarik pada dialog baru atau “pencairan”.

Pejabat Biden telah berbicara dengan sekutu dalam beberapa bulan terakhir untuk menjelaskan tindakan tersebut dan mendorong pemerintah lain untuk mengadopsi pembatasan serupa, termasuk pada pertemuan kelompok G7 di Jepang pada Mei.

Sejak itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen telah mendesak Uni Eropa (UE) untuk memperkenalkan langkahnya sendiri terhadap Tiongkok.

Claire Chu, analis greater China di Janes, sebuah perusahaan intelijen pertahanan, mengatakan berkomunikasi dan menegakkan tindakan itu akan sulit dan para pejabat perlu terlibat erat dengan Silicon Valley dan Wall Street.

“Untuk waktu yang lama, komunitas keamanan nasional AS enggan mengakui sistem keuangan internasional sebagai domain perang yang potensial. Dan komunitas bisnis telah menolak apa yang dianggapnya sebagai politisasi pasar swasta. Jadi ini bukan hanya upaya antarlembaga, tapi latihan koordinasi antarsektoral,” katanya.

Editor: Grace El Dora