Pemerintah Akan Rilis Rencana Transisi Energi US$ 20 Miliar Bulan Depan
JAKARTA, investor.id – Pemerintah berencana mengumumkan rencana investasi transisi energi senilai US$20 miliar bulan depan, kata seorang pejabat pada Jumat (6/10). Kabar ini tersiar hanya beberapa hari sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) iklim COP28 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ketika pemerintah mencoba menyelesaikan masalah pendanaan dan bauran energi untuk inisiatif tersebut.
Para pejabat pada awalnya berencana meluncurkan proyek Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP) pada pertengahan Agustus. Namun, hal ini tertunda karena berbagai permasalahan mulai dari perbedaan rincian pendanaan hingga besarnya ketergantungan Indonesia pada batu bara untuk listrik.
Target barunya adalah rencana JETP untuk dirilis agar mendapat masukan dari masyarakat pada 1 November, dengan peluncuran resmi yang ditetapkan sekitar 20 November, kata wakil sekretaris kantor JETP Indonesia Paul Butar-butar seperti dikutip Reuters.
Paul sempat ditanya apakah International Partners Group (IPG), yang terdiri dari negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, serta bank pembangunan dan pemberi pinjaman swasta, diperkirakan akan menyetujui rencana investasi pada saat itu.
“Kami akan menyetujuinya. setujui isinya terlebih dahulu, tapi pendanaan, dan sebagainya, adalah masalah yang berbeda, masalah itu akan dibahas kemudian," terangnya, Jumat.
Dia menolak memberikan rincian lebih lanjut.
Sebelumnya, pemerintah telah sepakat membatasi dan mencapai puncak emisi karbon sektor ketenagalistrikan sebesar 290 juta metrik ton (MT) pada 2030 berdasarkan JETP. Ini mengikuti komitmen IPG untuk memberikan dukungan keuangan melalui perpaduan investasi ekuitas, hibah, dan pinjaman lunak.
Para pejabat Indonesia mengeluhkan negara-negara Barat enggan membiayai penghentian dini pembangkit listrik tenaga batu bara, yang diperlukan untuk membuka jalan bagi pembangkit listrik tenaga terbarukan.
Saat ini lebih dari separuh kapasitas listrik di Indonesia, eksportir batu bara termal terbesar di dunia, menggunakan bahan bakar batu bara.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati juga meminta agar lebih banyak hibah dimasukkan dalam dana tersebut untuk menurunkan suku bunga.
Seorang anggota kelompok kerja teknis JETP sebelumnya mengatakan penundaan pada Agustus disebabkan oleh kebutuhan untuk memastikan usulan tersebut mencerminkan tambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara yang sedang dibangun di luar jaringan listrik oleh perusahaan-perusahaan industri, termasuk pabrik peleburan nikel yang berlokasi terpencil.
Editor: Grace El Dora
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
FollowBaca Berita Lainnya di Google News
Read Now






