DK PBB Segera Bahas Dugaan Pengiriman Tentara Korut ke Rusia

PBB, investor.id – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan mengadakan pertemuan untuk membahas dugaan pengiriman pasukan Korea Utara (Korut) ke Rusia. Pembahasan ini atas permintaan pemerintah Ukraina.

Perwakilan Tetap Swiss untuk PBB mengatakan pertemuan itu akan berlangsung pada Rabu (30/10/2024) setelah pukul 15.00 sore waktu setempat (19:00 GMT). Adapun Swiss saat ini menjadi Ketua DK PBB.

"Ukraina meminta dengan dukungan AS, Prancis, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Slovenia, dan Malta," ucap Perwakilan Tetap Swiss, seperti dikutip Sputnik, Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy meminta diadakan pertemuan pada Kamis (31/10/2024) mengenai pengiriman senjata dari negara-negara Barat ke Ukraina. Pihaknya juga akan membahas konsekuensinya terhadap prospek penyelesaian damai krisis Ukraina.

Selama kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Pyongyang, Korut pada 18-19 Juni 2024, pemimpin Rusia dan Korut menandatangani Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif yang baru.

Perjanjian itu menetapkan jika salah satu pihak menjadi sasaran serangan bersenjata oleh negara mana pun atau beberapa negara, dan berada dalam keadaan perang, pihak lainnya akan segera memberikan bantuan militer. Bantuan lainnya juga akan diberikan dengan segala cara yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB dan sesuai dengan undang-undang Rusia dan Korut.

Selain itu, menurut Pasal ke-8, para pihak membuat mekanisme untuk melakukan kegiatan bersama guna memperkuat kemampuan pertahanan mereka demi pencegahan perang, serta memastikan perdamaian dan keamanan regional dan internasional.

Sebelumnya, ketika ditanya apakah ia mengizinkan keterlibatan personel militer dari Korut dalam operasi militer khusus, Putin menyatakan Rusia tidak meminta siapa pun untuk ini dan tidak perlu pengerahan pasukan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menekankan interaksi antara Rusia dan Korut di bidang militer tidak melanggar norma hukum internasional.

Ia menyebut kehebohan di Korsel atas laporan dugaan pengiriman personel militer dari Korut ke Federasi Rusia sebagai berita palsu dan sensasi.

Editor: Grace El Dora