AS Halangi Resolusi Gencatan Senjata Gaza

NEW YORK, investor.id – Amerika Serikat (AS) pada Rabu (20/11/2024) kembali memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk gencatan senjata di Gaza. Keputusan tersebut menuai kecaman terhadap pemerintahan Presiden Joe Biden, yang sekali lagi menghalangi upaya-upaya internasional untuk menghentikan perang Israel dengan Hamas.

Sebagai informasi, setelah menghalangi resolusi-resolusi sebelumnya terkait Gaza, AS pada Maret 2024 memutuskan abstain dalam pemungutan suara yang memungkinkan disahkannya resolusi untuk gencatan senjata segera.

Menurut laporan, para anggota secara bulat mengkritik AS karena memblokir resolusi yang diajukan 10 anggota terpilih dewan, yakni Aljazair, Ekuador, Guyana, Jepang, Malta, Mozambik, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, dan Swiss.

“Sangat disesalkan bahwa karena penggunaan hak veto, dewan ini sekali lagi gagal menegakkan tanggung jawabnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional,” ujar Duta Besar (Dubes) Malta untuk PBB, Vanessa Frazier, setelah pemungutan suara tersebut gagal, yang dilansir Reuters pada Kamis (21/11/2024).

Ditambahkan oleh Frazier bahwa naskah resolusi tersebut sama sekali bukan resolusi yang maksimal. Tetapi, resolusi tersebut mewakili jumlah minimum yang diperlukan untuk mulai mengatasi situasi yang sangat memprihatinkan di lapangan

Dewan beranggotakan 15 negara itu kembali melaksanakan pemungutan suara atas resolusi yang diajukan 10 negara anggota tidak tetap. Resolusi yang diajukan kali ini meminta “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen” dalam konflik yang telah berlangsung selama 13 bulan itu, serta secara terpisah menuntut pembebasan para sandera.

Sayangnya, hanya AS yang menentang resolusi dengan menggunakan hak vetonya, sebagai anggota dewan tetap untuk memblokir resolusi ini.

Wakil Dubes AS untuk PBB, Robert Wood menyampaikan bahwa AS telah menjelaskan hanya akan mendukung resolusi yang secara eksplisit menyerukan pembebasan sandera sebagai bagian dari gencatan senjata.

“Akhir dari perang berkepanjang harus disertai dengan pembebasan para sandera. Kedua tujuan mendesak ini terkait erat. Resolusi ini mengabaikan kebutuhan tersebut, dan karena alasan itu, Amerika Serikat tidak dapat mendukungnya,” katanya.

Wood menuturkan bahwa AS telah mengupayakan kompromi, namun naskah resolusi yang diusulkan itu bakal mengirimkan pesan berbahaya kepada kelompok militan Palestina, Hamas, bahwa “tidak perlu kembali ke meja perundingan.”

Salah seorang pejabat senior AS mengungkapkan bahwa Inggris telah mengajukan naskah baru yang akan didukung oleh AS sebagai sebuah kompromi, namun ditolak oleh para anggota yang terpilih.

“Tampaknya, beberapa anggota lebih tertarik untuk menggunakan hak veto AS daripada berkompromi dengan resolusi tersebut,” kata pejabat itu seraya menuding musuh-musuh AS, Rusia dan China yang mendorong para anggota tersebut.

Sebagai informasi, operasi militer Israel di Gaza telah menewaskan hampir 44.000 orang dan mengungsikan hampir semua penduduk daerah kantong tersebut setidaknya sekali. Sementara para ahli keamanan pangan sudah memperingatkan bahwa kelaparan akan segera terjadi di antara 2,3 juta penduduk Gaza.

Di sisi lain, Presiden Biden – yang dijadwalkan meninggalkan jabatannya pada 20 Januari 2025 – sudah menawarkan bantuan diplomatik yang kuat untuk Israel dan terus menyediakan senjata untuk perang. Langkah ini dilakukan seraya mencoba menengahi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang bertujuan membebaskan para sandera sebagai imbalan atas warga Palestina yang ditahan oleh Israel.

Lampu Hijau

Editor: Happy Amanda Amalia