Hamas Tunda Pembebasan Sandera, Gencatan Senjata Gaza Terancam Batal

RIYADH, investor.id – Hamas akan menunda pembebasan sandera berikutnya, membuat gencatan senjata di Jalur Gaza terancam batal dan kini menghadapi krisis paling serius sejak dimulai tiga minggu lalu. Sebelumnya, kelompok perlawanan ini menuduh Israel melanggar gencatan senjata yang rapuh.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berada di bawah tekanan berat untuk mengamankan pembebasan sandera yang tersisa setelah tiga warga Israel yang dibebaskan pada Sabtu (8/2/2025) pulang dalam keadaan kurus setelah 16 bulan ditawan.

Namun sebagai tanda gentingnya gencatan senjata, militer Israel mengatakan pada Senin (10/2/2025) malam, pihaknya telah membatalkan cuti bagi tentara yang ditugaskan di Gaza, lapor Associated Press, Selasa (11/2/2025).

Hamas mengatakan rencananya untuk menunda pembebasan sandera berikutnya "sampai pemberitahuan lebih lanjut" bergantung pada apakah Israel "mematuhi kewajibannya". Pengumuman itu muncul saat warga Palestina dan masyarakat internasional marah atas komentar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini. Trump mengatakan warga Palestina dari Gaza tidak akan memiliki hak untuk kembali berdasarkan usulannya agar AS mengambil alih wilayah yang dilanda perang tersebut.

Dalam upaya memperbaiki hubungan dengan pemerintahan Trump, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengakhiri sistem kontroversial yang memberikan tunjangan kepada keluarga tahanan Palestina, termasuk mereka yang dihukum karena serangan mematikan di Israel. Pemerintah AS dan Israel mengatakan apa yang disebut "dana martir" itu diberikan sebagai imbalan atas kekerasan terhadap Israel.

Israel dan Hamas tengah menjalani gencatan senjata selama enam minggu, di mana Hamas berkomitmen untuk membebaskan 33 sandera yang ditangkap dalam serangannya pada 7 Oktober 2023, dengan imbalan hampir 2.000 tahanan Palestina.

Kedua belah pihak telah melakukan lima pertukaran sejak fase pertama gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari 2025, membebaskan 21 sandera dan lebih dari 730 tahanan Palestina. Pertukaran berikutnya, yang dijadwalkan pada Sabtu (15/2/2025) menyerukan pembebasan tiga sandera Israel lagi dengan imbalan ratusan tahanan Palestina.

Perang dapat berlanjut pada awal Maret 2025 jika tidak ada kesepakatan yang dicapai pada fase kedua gencatan senjata yang lebih rumit. Padahal, gencatan senjata tersebut menyerukan pengembalian semua sandera yang tersisa dan perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu.

Juru bicara Hamas Abu Obeida mengatakan di media sosial, Israel telah menghalangi ketentuan utama gencatan senjata dengan tidak mengizinkan warga Palestina kembali ke Gaza utara, melakukan serangan di seluruh wilayah dan gagal memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan.

Kelompok itu kemudian mengeluarkan pernyataan yang menyebut penundaan yang direncanakan sebagai sinyal peringatan. “Pintu tetap terbuka bagi pertukaran untuk dilanjutkan sesuai rencana jika Israel mematuhi kewajibannya,” tambahnya.

Kelompok yang mewakili banyak keluarga sandera meminta negara-negara yang menjadi penengah untuk mencegah kesepakatan itu gagal.

Selama masa jabatan pertama Trump, AS menghentikan bantuan kepada Otoritas Palestina karena dana martir. Israel telah menahan ratusan juta dolar transfer pajak kepada otoritas yang kekurangan uang karena kebijakan tersebut.

Seorang pejabat senior Palestina mengatakan Palestina telah memberi tahu pemerintahan Trump tentang keputusan tersebut dan berharap undang-undang AS yang memotong bantuan, yang dikenal sebagai Undang-Undang Taylor Force, akan dibatalkan dan Israel akan mencairkan transfer tersebut.

Dia berbicara dengan syarat anonim karena dia sedang membahas musyawarah internal.

Hamas mengutuk langkah Otoritas Palestina, menyebutnya sebagai "langkah tidak patriotik yang melanggar salah satu prinsip nasional inti kami".

Editor: Grace El Dora