Kamboja Pasrah, RI dan Negara Asean Lain Kompak Berunding dengan AS

JAKARTA, investor.id – Pemerintah Indonesia mengumumkan sikap terhadap kebijakan tarif impor balasan atau tarif resiprokal dari Pemerintah Amerika Serikat (AS). Langkah Indonesia sejalan dengan negara-negara Asean lainnya, yaitu mencoba berunding dan berharap kebijakan itu masih bisa dibicarakan.

Indonesia terkena tarif impor balasan AS sebesar 32%. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso mengatakan Indonesia telah menyiapkan berbagai strategi dan langkah sebagai respons tarif resiprokal AS, yang telah diantisipasi sejak awal tahun.

Pemerintah Indonesia akan melakukan negosiasi dengan pemerintah AS. Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

“Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” ucap Susiwijono dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (3/4/2025).

Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

Pendekatan negosiasi juga dipilih Thailand, dimana Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif balasan impor kepada Thailand sebesar 36%, menjadi salah satu yang tertinggi di Asean. Perdana Menteri (PM) Thailand, Paetongtarn Shinawatra menyatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Dilansir dari The Nation, dalam jangka pendek, Thailand akan berupaya melakukan perundingan dengan Pemerintah AS, termasuk tanggapan awal untuk negosiasi yang akan datang.

Ia sekaligus mengklarifikasi tarif impor 72%, yang cenderung memperimbangkan semua tarif batas atas. Setengah dari angka tersebut menghasilkan angka 36%. Pada kenyataannya, tarif rata-rata Thailand adalah 9%.

PM Paetongtarn Shinawatra memastikan langkah-langkah respon, termasuk penyesuaian pajak dan tim negosiasi, yang bertujuan untuk mencapai kompromi dan mencegah dampak pada PDB. Reuters melaporkan, Thailand berharap pertumbuhan ekonomi 3% tahun ini, setelah tertinggal dari negara-negara tetangga dengan pertumbuhan 2,5% pada tahun lalu.

Sikap Kamboja, Malaysia, Vietnam

Di sisi lain, Vietnam dikenakan tarif impor sebesar 46% oleh AS. Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh memerintahkan pembentukan gugus tugas untuk menangani situasi tekini mengenai impor balasan AS. Melansir Reuters, hal itu disampaikan setelah rapat kabinet darurat pada Kamis pagi. Ia mencatat target pertumbuhan negara sebesar 8% untuk tahun ini tetap tidak berubah.

“Model pertumbuhan Vietnam yang didorong oleh ekspor telah sangat berhasil, menarik perusahaan multinasional ... Namun, tarif AS sebesar 46% akan secara langsung menantang model ini,” kata Leif Schneider, kepala firma hukum internasional Luther di Vietnam.

Vietnam telah membuat sejumlah konsesi baru-baru ini kepada Washington untuk menghindari tarif, termasuk pemotongan bea dan janji untuk mengimpor lebih banyak barang AS, dan kemungkinan akan menawarkan lebih banyak lagi dalam beberapa hari mendatang.

“Saya berharap negosiasi akan terus berlanjut mengenai cara mengurangi atau meringankan dampak tarif baru,” kata Adam Sitkoff, direktur eksekutif Kamar Dagang Amerika di Hanoi.

Malaysia yang dikenakan tarif sebesar 24%, mengumumkan tidak akan mengajukan tarif pembalasan dan menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan akan secara aktif bekerja sama dengan otoritas AS untuk mencari solusi yang akan menegakkan semangat perdagangan bebas dan adil.

Adapun Kamboja dihadapkan pada tarif sebesar 49% yang akan merugikan industri garmen dan alas kakinya. Tak sampai disana, dampak lebih lanjut berpotensi menghancurkan harapan untuk menarik investasi dari negara lain di kawasan tersebut. Seorang konsultan investasi yang berbasis di Kamboja menuturkan bahwa ini adalah situasi yang sangat serius bagi perekonomian negara tersebut.

“Tidak ada yang dapat ditawarkan Kamboja sebagai alat negosiasi, dan akan berada di urutan paling belakang dalam antrian yang sangat panjang,” imbuh konsultan yang tak ingin disebutkan namanya itu.

Editor: Prisma Ardianto