Parlemen Malaysia Setujui UU Pengaturan Pengadaan Pemerintah

KUALA LUMPUR, investor.id – Parlemen Malaysia mengesahkan undang-undang (UU) untuk mengatur proses pengadaan pemerintah dengan lebih baik. Sementara itu, kelompok hak asasi manusia (HAM) dan beberapa anggota parlemen oposisi menyuarakan kekhawatiran atas potensi celah hukum dan kurangnya pengawasan independen.

Negara Asia Tenggara ini telah berupaya memperkuat manajemen fiskal dan menghindari kerugian finansial besar-besaran yang terkait dengan kasus korupsi seperti skandal 1MDB merugikan negara hingga miliaran dolar.

Negara ini juga telah lama berjuang untuk mengatasi kebocoran dan penyelewengan dana dari korupsi yang melibatkan pejabat publik, terutama melalui pemberian kontrak pemerintah melalui negosiasi, alih-alih tender terbuka.

Rancangan Undang-undang (RUU) Pengadaan Pemerintah bertujuan untuk mengakhiri praktik semacam itu, dengan menyediakan kerangka kerja bagi semua lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang menggunakan dana publik, lapor Reuters, Jumat (29/8/2025).

RUU ini juga akan memperkenalkan sanksi atas praktik-praktik yang melanggar hukum seperti praktik mencari keuntungan (rent-seeking), subkontrak, dan intervensi dalam proses pengadaan, kata laporan tersebut.

"RUU ini menempatkan kewajiban dan wewenang dalam urusan pengadaan pemerintah berdasarkan standar dan prosedur yang seragam, sehingga mengurangi ruang untuk interpretasi yang berbeda, ketidakpatuhan, atau penyalahgunaan wewenang," ujar Menteri Keuangan Malaysia Amir Hamzah Azizan saat menutup debat RUU tersebut pada Kamis (28/8/2025).

RUU ini selanjutnya akan diajukan ke Senat, atau majelis tinggi, untuk disetujui sebelum disahkan.

Platform CSO untuk Reformasi, sebuah koalisi yang terdiri dari lebih dari 70 organisasi masyarakat sipil, menyuarakan kekhawatiran atas beberapa ketentuan dalam RUU ini, dengan mengatakan bahwa ketentuan tersebut akan memberi menteri terlalu banyak kendali atas keputusan pengadaan dan memungkinkan mereka untuk mengecualikan seluruh program dari aturan baru.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh beberapa anggota parlemen oposisi.

Amir Hamzah membela RUU tersebut dengan mengatakan RUU tersebut membatasi wewenang menteri keuangan, alih-alih memperluasnya.

Kementerian juga akan berupaya memperbarui peraturan yang ada untuk lebih membatasi kewenangan menteri dalam menyatakan pengecualian dari aturan pengadaan, kata dia.

Editor: Grace El Dora