Prospek Pengadaan Listrik dan Gas Indonesia 2026: Dekade yang Hilang, Tahun yang Menentukan

JAKARTA, investor.id — Selama sepuluh tahun terakhir dari pemerintahan Jokowi, sektor pengadaan listrik dan gas Indonesia berjalan dalam paradoks: kapasitas terus bertambah, tetapi ketahanan dan efisiensi sistem stagnan. Kita membangun pembangkit, tetapi tidak membangun kepastian. Kita memperluas jaringan, tetapi tidak memperkuat fondasi.

Dan kini, memasuki 2026, Indonesia berada di titik kritis —tahun yang dapat menjadi awal lompatan besar atau justru memperpanjang dekade yang hilang.

Pertama, ketergantungan ekstrem pada batu bara membuat sistem kelistrikan rapuh terhadap volatilitas pasar global. Hingga 2025, sekitar 68% listrik Indonesia masih bersumber dari batu bara, menciptakan tekanan fiskal dan risiko harga yang sulit dikendalikan. Ketergantungan ini juga membuat Indonesia lambat merespons tuntutan global terhadap energi bersih.

Kedua, gas —yang seharusnya menjadi energi transisi —tidak pernah benar-benar menjadi prioritas. Infrastruktur LNG terfragmentasi, kontrak jangka panjang tidak fleksibel, dan jaringan pipa tidak berkembang secepat pertumbuhan industri. Akibatnya, banyak kawasan industri tetap mengandalkan energi mahal dan tidak stabil.

Ketiga, stagnasi energi terbarukan. Target 23% bauran energi bersih pada 2025 hanya mencapai sekitar 16%. Hambatan perizinan, tarif yang tidak kompetitif, dan keterbatasan jaringan membuat investasi energi terbarukan berjalan lambat.

Keempat, tata kelola dan perencanaan yang tidak adaptif. Proyek 35.000 MW yang dicanangkan satu dekade lalu menghasilkan kelebihan pasokan di Jawa, tetapi kekurangan pasokan di luar Jawa. Ketidakseimbangan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antara proyeksi permintaan, investasi, dan realisasi proyek.

Perkembangan Setahun Terakhir

Memasuki 2025, tekanan global terhadap dekarbonisasi dan kebutuhan domestik akan listrik yang lebih stabil mulai memaksa perubahan. Pemerintah mulai mengalokasikan anggaran besar untuk modernisasi jaringan, perluasan energi terbarukan, dan program biodiesel B40.

Di sisi lain, permintaan listrik melonjak akibat ekspansi pusat data dan industri digital. Investor global menuntut pasokan listrik yang bersih, stabil, dan dapat diprediksi —sesuatu yang belum sepenuhnya mampu disediakan oleh sistem saat ini.

Sementara itu, pasar listrik Indonesia diproyeksikan tumbuh dengan Compound Annual Growth Rate (CAGR) sekitar 4,6% hingga 2034. Pertumbuhan ini menuntut sistem energi yang jauh lebih efisien dan adaptif.

Tahun Penentuan Jika Permasalahan Diatasi

Jika pemerintah berani melakukan koreksi struktural, 2026 dapat menjadi titik balik. Ada tiga skenario optimistis yang realistis:

1. Gas Menjadi Penopang Transisi

Dengan reformasi kontrak LNG, percepatan pembangunan terminal regasifikasi, dan integrasi jaringan pipa antarwilayah, gas dapat menggantikan sebagian besar PLTU tua. Ini menurunkan emisi, meningkatkan fleksibilitas sistem, dan memperkuat ketahanan energi.

2. Energi Terbarukan Melonjak

Jika hambatan perizinan, tarif, dan integrasi jaringan diselesaikan, Indonesia dapat menambah ribuan megawatt energi bersih —termasuk PLTS skala besar dan panas bumi. Kenaikan ini akan menarik investasi pusat data global yang mensyaratkan 100% energi terbarukan.

3. Modernisasi Jaringan Mengurangi Biaya Sistem

Grid yang lebih pintar dan interkoneksi antarpulau akan mengurangi biaya pembangkitan, menekan subsidi, dan meningkatkan keandalan. Ini penting untuk menghindari blackout dan menjaga daya saing industri.

Nilai Tambah bagi Perekonomian Indonesia

Jika reformasi berjalan, manfaat ekonominya sangat besar:

• biaya energi industri turun, meningkatkan daya saing manufaktur dan ekspor
• investasi asing meningkat, terutama dari sektor digital, petrokimia, dan kendaraan listrik
• penciptaan lapangan kerja hijau dalam konstruksi dan operasi energi terbarukan
• pengurangan subsidi energi yang selama ini membebani APBN
• peningkatan pendapatan daerah melalui pembangunan infrastruktur gas dan listrik di luar Jawa

Energi bukan hanya soal listrik menyala —tetapi soal ekonomi bergerak.

Tidak Ada Lagi Ruang untuk Setengah Hati

Untuk memastikan nilai tambah masuk ke perekonomian nasional, pemerintah harus melakukan lima langkah strategis:

1. Reformasi tata kelola, dan perencanaan berbasis data permintaan aktual.
2. Prioritaskan gas sebagai energi transisi dengan kontrak fleksibel, dan jaringan pipa terintegrasi.
3. Percepat energi terbarukan melalui deregulasi, dan insentif fiskal.
4. Modernisasi grid agar mampu menyerap energi bersih dalam skala besar.
5. Hentikan ketergantungan pada batu bara melalui moratorium PLTU baru, dan percepatan pensiun dini PLTU tua.

2026 Bisa Menjadi Tahun Kebangkitan Energi Indonesia

Sektor listrik dan gas Indonesia telah terlalu lama terjebak dalam pola lama: murah di atas kertas, mahal dalam kenyataan. Tahun 2026 memberi kesempatan untuk membalik keadaan —jika pemerintah berani mengambil keputusan yang tidak populer tetapi penting.

Namun ada satu akar masalah yang selama satu dekade terakhir terus menghambat efektivitas pembangunan: konflik kepentingan. Inilah penyakit utama pemerintahan Jokowi. Ia hadir dalam bentuk penunjukan proyek yang tidak berbasis kebutuhan, kontrak energi yang menguntungkan kelompok tertentu, hingga keputusan investasi yang lebih mempertimbangkan kedekatan politik daripada efisiensi sistem.

Jika konflik kepentingan ini tidak ditangani, seluruh strategi transisi energi hanya akan menjadi slogan. Karena itu, ada tiga solusi yang harus dijalankan secara simultan:

1. Transparansi total dalam perencanaan dan pengadaan, termasuk publikasi asumsi permintaan, biaya, dan pihak terlibat.
2. Reformasi tata kelola BUMN energi agar bebas intervensi politik jangka pendek dan dipimpin oleh profesional kompeten.
3. Mekanisme pengawasan independen yang memiliki kewenangan menilai kelayakan proyek, mengaudit kontrak, dan memberikan rekomendasi publik.

Energi adalah fondasi pembangunan. Dan fondasi itu harus kuat, bersih, dan bebas dari distorsi kepentingan. Jika kita berhasil memperbaiki masalah struktural yang menumpuk selama satu dekade terakhir —termasuk konflik kepentingan yang mengakar —maka 2026 bukan hanya tahun transisi, tetapi tahun transformasi. Tahun ketika Indonesia akhirnya membangun sistem energi yang efisien, adil, dan berkelanjutan. ***

*) Direktur Center For Banking Crisis

Editor: Happy Amanda Amalia