Jumat, 15 Mei 2026

Menkominfo: Indonesia Dorong Tata Kelola Data dalam DEWG G20

Penulis : Yustinus Paat
4 Mar 2022 | 10:15 WIB
BAGIKAN
Menkominfo Johnny G Plate dalam GSMA Ministerial Programme Strategies for Energising the Data Economy, di Barcelona, Spanyol, Selasa, 1 Maret 2022. Foto: Istimewa
Menkominfo Johnny G Plate dalam GSMA Ministerial Programme Strategies for Energising the Data Economy, di Barcelona, Spanyol, Selasa, 1 Maret 2022. Foto: Istimewa

BARCELONA, investor.id   - Pandemi Covid-19 telah mendorong peningkatan penggunaan teknologi digital. Kondisi itu memicu peningkatan trafik dan konsumsi data gobal secara signifikan. Bahkan, data telah menjadi katalis vital bagi inovasi dan dasar ekspansi bisnis di era digital.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pemerintah tengah berupaya mendorong adopsi tata kelola data dalam Forum Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 tahun ini.

“Sangat penting bagi sebuah negara untuk memiliki fondasi kepercayaan yang kuat sebagai prasyarat yang mendasari pelaksanaan cross border data flow and data free flow. Penggunaan aliran data lintas batas yang tepat diharapkan dapat mempercepat kontribusi terhadap perekonomian dunia,” ujar Menteri Johnny dalam GSMA Ministerial Programme Strategies for Energising the Data Economy, di Barcelona, Spanyol, Selasa (1/3/2021) waktu setempat. 

ADVERTISEMENT

Menurut Johnny implementasi aliran data lintas batas memiliki tantangan tersendiri.  Karena itu, Pemerintah Indonesia menekankan isu tentang cross-border data flow dan data free-flow with trust untuk menunjukkan peran penting data dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital.

“Selain itu, keamanan dan kedaulatan data setiap negara juga harus diperhatikan dengan penuh hormat, dengan penekanan pada prinsip-prinsip transparansi, keabsahan, keadilan, dan timbal balik,” jelas dia.

Menkominfo menyatakan Pemerintah Indonesia mendukung penekanan transfer data lintas negara sesuai dengan hukum negara dan hukum internasional yang berlaku. Indonesia, kata dia, menerapkan empat pilar transfer data lintas negara, yakni lawfulness, fairness, transparency dan reciprocity.

Mengutip hasil studi Information Technology and Innovation Foundation, Johnny juga menjelaskan empat prinsip penerapan kebijakan data free flow with trust.

“Pertama, pihak yang mengumpulkan data harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, dan pembagian data yang dikumpulkan,” tuturnya.

Kedua, setiap negara harus menerapkan mekanisme yang direvisi dan diperbarui untuk mengelola akses data lintas batas untuk tujuan penegakan hukum. Ketiga, negara harus memikul tanggung jawab untuk menghentikan aliran data yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

"Keempat, negara-negara harus mendukung peran enkripsi dalam mengamankan aliran data dan teknologi digital," tandas dia.

Karena itu, kata Johnny, Pemerintah Indonesia memasukkan pembahasan ini ke dalam salah satu isu prioritas dalam Digital Economy Working Group (DEWG) di bawah Presidensi G20 Indonesia tahun ini. Hal ini untuk menjembatani dialog mengenai perlindungan keamanan data dan kedaulatan negara atas data, serta cross-border data flow and data free-flow with trust.

“Indonesia akan memfasilitasi diskusi tentang masalah ini, untuk mencapai definisi umum yang jelas tentang kepercayaan dan prinsip-prinsip umum pada kegiatan aliran data lintas batas, yang nilainya akan diterapkan pada tingkat praktis,” ungkap dia.

Dalam Presidensi G20 Indonesia, Johnny menyatakan inisiatif itu akan mempertimbangkan poin-poin kunci dari kesamaan pemetaan dalam pendekatan regulasi untuk cross-border data transfer yang dikembangkan oleh Presidensi Italia sebelumnya.

Sebagai komitmen untuk mendorong agenda transformasi digital Indonesia, kebijakan arus lalu lintas data menjadi bagian dari fokus Pemerintah Indonesia untuk mencapai tata kelola data yang kuat.

“Saya ingin tekankan bahwa optimalisasi penggunaan data bagi pemerintah Indonesia tidak hanya sebatas pembuatan regulasi tata kelola data,” tegas Johnny.

Dalam GSMA Ministerial Programme Strategies for Energising the Data Economy hadir Chief of Public Policy, Competition & Regulatory Officer, Telefonica, Juan Montero Rodil; Executive Director & Commissioner of Data Protection Commission Ghana, Patricia Adusei-Poku; Co-Founder & CEO of Digital Frontiers, Gavin Krugel; Vice President of Global Communications & Public Engagement, The Oversight Board, Dex Hunter Torricke; serta Chief Strategy Officer, Etisalat Group, Kamal Shehadi. 

Editor: Investor.id

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Follow

Baca Berita Lainnya di Google News

Read Now
BAGIKAN

Berita Terkini


National 5 jam yang lalu

Menhut Antoni Ajak Pemimpin Dunia Perkuat Multilateralisme untuk Lindungi Hutan Dunia

Menhut RI Raja Juli Antoni ajak rimbawan dan pemimpin dunia perkuat multilteralisme dan soliditas untuk lestarikan dan lindungi hutan dunia.
National 5 jam yang lalu

KPK Dalami Aliran Uang Urus Pita Cukai Rokok dan Miras ke Pegawai DJBC Ahmad Dedi

KPK terus mendalami aliran uang kepada pegawai DJBC Ahmad Dedi (Dedi Congor) yang diduga terkait pengurusan pita cukai rokok dan miras.
Market 5 jam yang lalu

Saham-saham Penyangga Pasar

Terdapat 10 saham paling berpengaruh terhadap pergerakan IHSG. Ada saham SMMA, BRMS, INCO, dan lain-lain.
Market 6 jam yang lalu

Barisan Saham yang Bikin Investor Tekor Parah

Sebanyak 10 saham jadi penyebab investor tekor parah pada perdagangan pasar pekan ini. Harga sahamnya ambles dari 19% hingga 37%.
Market 6 jam yang lalu

Deretan Saham Pencetak Cuan Jumbo

Sejumlah saham mencetak cuan jumbo dan masuk daftar top gainers selama periode 11-13 Mei 2026.
Macroeconomy 6 jam yang lalu

Rupiah Rp 17.500, Warga Serbu Money Changer

Rupiah melemah lagi ke Rp 17.526 per dolar AS. Money changer di Jakarta ramai didatangi warga untuk jual-beli valuta asing.
Copyright © 2026 Investor.id
PT. Koran Media Investor Indonesia