Di DEWG G20, Menkominfo Dorong Ekonomi Digital Berbasis Data

JAKARTA, investor.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong tata kelola dan optimalisasi ekonomi digital berbasis data. Hal ini disampaikan pada pertemuan pertama kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) dalam Presidensi G20 Indonesia di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (29/03/2022).

"Sebagai Presidensi G20, Pemerintah Indonesia mendorong optimalisasi potensi lanskap ekonomi digital global berbasis data sentris. Hasil pertemuan ini akan menjadi building block bagi berbagai macam isu digital," ujar Johnny.

Johnny menyatakan pertemuan pertama ini merupakan bagian dari agenda kegiatan DEWG yang akan berlangsung sepanjang Presidensi G20 Indonesia. DEWG, tutur dia, menjadi wadah bagi para delegasi, serta undangan untuk mendalami pemanfaatan kekuatan teknologi digital yang memberdayakan, inklusif dan berkelanjutan.

Pertemuan DEWG dapat menjadi acuan dalam memitigasi risiko dan menuai manfaat bagi perekonomian Indonesia.

“Relevansi data pada berbagai sektor dapat diamati melalui tingkat konektivitas global. Merujuk kepada jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan IP atau Internet Protocol yang diprediksikan akan meningkat 3 kali lipat dari populasi global pada tahun 2023 berdasarkan data dari Cisco pada tahun 2020 lalu,” jelasnya.

Mengenai situasi itu, Johnny akan mendorong pertumbuhan ekonomi global sebagai dampak dari intensifikasi pembuatan replikasi data global. “Potensi pada sektor ekonomi yang diperkirakan akan mencapai Gross Merchandise Value (GMV) sebesar US$ 315,5 miliar di tahun 2030,” tandas dia.

Lebih lanjut, Johnny mengatakan pemerintah Indonesia berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi digital dengan mengangkat tiga isu prioritas dalam rangkaian pertemuan DEWG. Isu pertama, kata dia, konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi Covid-19 (connectivity and post-covid-19 recovery).

Indonesia, kata dia, mengajak negara anggota G20 membahas isu pertama ini sebagai upaya pemulihan ekonomi global yang lebih tangguh dan lebih inklusif melalui teknologi digital.

“Secara khusus, keterkaitannya pemulihan pasca pandemi Covid-19 mengacu kepada isu ketersediaan akses internet yang cukup, fair level playing field yang lebih berimbang dalam pemanfaatan teknologi digital, serta optimalisasi konten dan data internet,” ungkap dia.

Isu kedua, keterampilan dan literasi digital atau digital skills and digital literacy. Menurut Johnny, isu kedua ini memiliki peran sentral dalam menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.

“Indonesia mendorong pembahasan isu ini untuk menghadirkan upaya kolektif global antara negara maju dan negara berkembang dalam digital reskilling dan upskilling masyarakat dunia dalam menghadapi kemajuan serta disrupsi digital,” terang dia.

Isu ketiga adalah data free-flow with trust and cross-border data flow atau data lintas batas negara. Indonesia mendorong penyusunan kebijakan data lintas batas negara dalam Presidensi G20 sesuai prinsip lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity.

“Pembahasan isu ketiga ini sebagai respons terhadap peningkatan penggunaan data dan arus data, serta kebutuhan mekanisme dan metode pengaturan yang memfasilitasi pertukaran data. Sekaligus memahami diversifikasi pengaturan yang ada pada setiap negara,” kata Johnny.

Pertemuan pertama DEWG akan mendasari agenda pembahasan dalam pertemuan DEWG kedua di Yogyakarta pada 17 sampai 18 Mei 2022 mendatang. Dalam pertemuan perdana ini, Johnny didampingi Chair DEWG sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba dan Alternate Chair, Dedy Permadi. Hadir pula Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aplikasi Informatika, Bonie Pudjianto dan Kepala Pusat Kelembagaan Internasional, Ichwan Makmur Nasution.

Pertemuan pertama DEWG G20 yang digelar secara hibrida diikuti delegasi negara anggota G20, serta empat global knowledge partners DEWG yakni International Telecommunication Union (ITU), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Hadir pula tiga knowledge partners, yaitu: Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Universitas Padjadjaran (Unpad).

Editor: Jauhari Mahardhika