Kemenkominfo Telah Blokir 7.089 Fintech Ilegal dan Langgar Aturan

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memblokir 7.089 fintech tak berizin (ilegal) di berbagai platform digital sejak tahun 2017 hingga 9 Desember 2022. Kemenkominfo terus terlibat dalam dan mendukung penanganan pinjaman online illegal di ruang digital bersama Satgas Waspada Investasi (SWI).

“7.089 fintech ilegal di berbagai platform digital ini di media sosial, file-sharing, maupun aplikasi fintech tanpa izin,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, dikutip Kamis (15/12/2022).

Menurut dia, Kemenkominfo memiliki survailance system untuk mengawasi ruang digital agar digunakan sebagaimana mestinya. Surveillance systems Kemenkominfo, baik alphabetic maupun numerical, terus bekerja 24 jam nonstop tanpa henti untuk pengawasan di ruang digital.

Selain melakukan pemantauan, pemerintah disebutnya terus mendorong pertumbuhan fintech di Indonesia dengan menghadirkan ekosistem digital yang kondusif melalui berbagai kebijakan.

“Tentu, dalam hal ini bersama-sama dengan Kemenkominfo, di samping penggelaran ICT Infrastructre Upstream dan Infrstruktur TIK Hilir, juga penanganan berbagai konten fintech yang melanggar peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Guna  menghadirkan transaksi keuangan yang aman dan terpercaya, Menkominfo menyampaikan, keamanan bertransaksi secara digital terus diperkuat dari segi regulasi. DPR dan pemerintah pun telah mengesahkan dan menerbitkan  Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Aturan yang disahkan pada September 2022 itu dibuat untuk mendorong keamanan data pribadi dalam transaksi keuangan serta memfasilitasi penyediaan sertifikasi elektronik di Tanah Air.

“Tolong diperhatikan, UU ini berlaku bagi seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat, termasuk lembaga perbankan. Sekali lagi, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi berlaku bagi seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat, termasuk lembaga perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan fintech,” jelasnya.

Johnny menyampaikan, Kemenkominfo saat ini juga tengah menyiapkan aturan pelaksanaan UU PDP terkait dengan kelembagaan perlindungan data pribadi dalam bentuk peraturan presiden (perpres) serta ketentuan pelaksanaan UU PDP berupa peraturan pemerintah (PP).

“Upaya sosialisasi dan komunikasi juga terus dilakukan hingga pascaberakhirnya masa peralihan dua tahun, sehingga UU PDP tetap dapat dilaksanakan secara komprehensif,” tegas Menkominfo.

Editor: Investor.id