Pemerintah Tata Ulang Regulasi Kesehatan

JAKARTA, Investor.id – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, prioritas pemerintah dalam Undang-undang Kesehatan adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat serta mengembalikan fungsi regulator kepada pemerintah. Untuk itu, pemerintah akan menata ulang regulasi kesehatan.

"Melalui UU Kesehatan ini, kami mau melakukan lompatan yang drastis agar belajar dari pengalaman. Very high jump," kata Budi Gunadi Sadikin di sela Dialog FMB9 tentang UU Kesehatan diikuti dalam jaringan di Jakarta, Senin, 17 Juli 2023.

Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pandemi Covid-19 menyadarkan banyak pihak tentang berbagai persoalan layanan sektor kesehatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kondisi itu mendorong inisiatif global untuk melakukan perubahan signifikan dalam sistem kesehatan nasional di masing-masing negara.

"Prioritas pemerintah dalam UU Kesehatan ada dua. Pertama, kami tingkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Nomor dua, kami mau menata regulasinya agar mengembalikan fungsi regulator ke pemerintah," kata Budi Gunadi Sadikin.

Sejumlah program utama yang termuat dalam UU Kesehatan, kata Budi Gunadi Sadikin, adalah penguatan program promotif dan preventif di layanan primer, sektor pembiayaan yang terukur dan fokus ke program kerja, serta distribusi SDM kesehatan yang merata dan cukup di seluruh daerah.

Dalam acara yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, UU Kesehatan mengubah paradigma terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia, dari yang semula fokus pada upaya kuratif kepada promotif dan preventif.

"Kalau sebelumnya energi, program, biaya, dan pandangan kita melihat orang Indonesia harus sakit dulu baru diobati, di UU ini, kami ingin mengajak rakyat Indonesia dibuat sehat dan dicegah agar tidak gampang sakit," kata dia.

“Untuk itu, energi sektor kesehatan dalam hal alokasi anggaran ditujukan untuk membuat masyarakat Indonesia sehat secara jasmani dan rohani,” kata Melki menambahkan.

Sejalan dengan itu, pemerhati kebijakan kesehatan, Prof Amal C. Sjaaf mengemukakan UU Kesehatan yang disahkan pada Selasa, 11 Juli 2023, merupakan kali ketiga mengalami perubahan yang didasari atas penyesuaian di lingkungan kesehatan.

"Undang-undang terakhir bidang kesehatan di tahun 2009. Sebelum itu UU di tahun 1992, jaraknya jauh. UU Kesehatan pertama ada di tahun 1960 atau lima tahun setelah pemilu pertama," jelas dia.

Budi Gunadi Sadikin menilai, porsi anggaran kesehatan yang didominasi oleh kegiatan kuratif dalam UU Kesehatan yang lama merupakan kebijakan yang menyimpang.

"Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sudah dijabarkan bahwa kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab negara, sedangkan perorangan dibiayai asuransi sosial. Tapi pelaksanaannya tidak sesuai yang tertulis," papar dia.

Menurut laporan National Health Account, kata Prof Amal, 60% pembiayaan kesehatan diserap ke program kuratif, baik oleh masyarakat dan pemerintah.

"Itu terbalik, seharusnya mencegah orang yang sehat untuk tidak sakit. UU ini mengembalikan ke situ dengan aturan layanan primernya untuk menjaga orang sehat supaya tidak sakit," jelas dia.

Membantah

Dalam kesempatan itu, Budi Gunadi Sadikin membantah adanya liberalisasi pada Undang-undang (UU) Kesehatan. Salah satunya terkait dokter asing bisa praktik di tanah air.

Dokter asing, kata Budi Gunadi Sadikin, sejatinya tidak bisa seenaknya membuka praktik pribadi di Indonesia. "Pasti ada proses adaptasinya, dokter asing yang masuk kita batasi dan tidak bisa ecer praktik sendiri-sendiri harus ada institusi besar yang menangani. Seperti BUMN mau membuat Mayo Clinic karena itu yang membawa dokter asingnya, jadi tidak bisa buka ruko," kata Budi Gunadi Sadikin.

Kemudian, kata Budi Gunadi Sadikin, ada pembatasan seperti dua tahun dan hanya bisa perpanjang satu kali sehingga dokter asing bisa praktik di Indonesia hanya 4 tahun. Sehingga, dia menegaskan tidak ada dokter asing yang masuk di Indonesia dan dilepas begitu saja.

Dia menganalogikan masalah ini seperti halnya Chef atau koki yang juga banyak dari luar negeri bukan berarti lapangan kerja Chef di tanah air terancam. Menurut Budi Gunadi Sadikin, kehadiran Chef dari luar negeri bisa memunculkan ada transfer knowledge dan pengalaman cara kerja yang baik dan bisa meniru etos kerja atau cara kerja mereka.

"Saya percaya dokter kita pintar-pintar. Tapi dokter kita seperti terlalu dibatasi seharusnya dibiarkan bertarung saya yakin menang, karena pintar, hanya dokter-dokter kita kurang percaya diri saja," ujar Budi Gunadi Sadikin.

Dia menceritakan telah mengikuti pertemuan G20, G7, dan pertemuan menteri kesehatan dan mereka semua mengaku kekurangan dokter di negara maju tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerhati Kebijakan Kesehatan Prof Amal C Sjaaf menjelaskan banyak negara di dunia diberikan patokan bahwa dokter-dokter di Afrika untuk bekerja di negaranya, karena anak muda di negara maju lebih banyak terjun ke dunia Artificial intelligence (AI).

"Sehingga mereka juga kekurangan dibatasi WHO. Jadi kalau bicara kekurangan dokter mereka juga berpikir untuk negerinya sendiri, bahkan mengambil dari negara lain," ungkap dia.

Editor: Investor.id