Termasuk Konser Musik, Industri Event Diminta Perhatikan Hak Kekayaan Intelektual

JAKARTA, investor.id – Industri event (acara) diminta memperhatikan aspek legal atas hak kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP) yang digunakan di dalam kegiatannya, termasuk konser musik. Hal ini demi mendorong profesionalitas dan naik kelas industri event di Indonesia.

“Bu Menteri sekarang sangat mendukung adanya event-event yang IPnya Indonesia. Kemudian supporting event-event yang dilakukan oleh pemerintah daerah, industri swasta, nah saya melihat sebenarnya peluang besar," kata Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani Mustafa di sela pelantikan Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) di Jakarta.

Terkait ini, Rizki menegaskan pentingnya para pelaku usaha penyelenggaraan acara (event) memperhatikan aspek legal, “Apalagi jika memiliki hak atas kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP) untuk acara yang diselenggarakan,” tegas Rizki.

Seperti diketahui, sejumlah musisi/pencipta lagu meradang karena banyak lagu mereka digunakan di berbagai acara dan tempat, tanpa membayar hak atas kekayaan intelektual/royalti lagu. Berbagai acara yang tidak membayar itu adalah konser music, sedangkan sejumlah tempat yang tidak membayar royalty lagu adalah restoran, karaoke, dan lain-lain.

LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) mencatat lebih dari 400 acara di Indonesia yang tidak membayar royalti musik. Catatan ini disampaikan oleh Ketua LMKN, Dharma Oratmangun, dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). LMKN juga mencatat bahwa penghimpunan royalti pada tahun 2023 mencapai Rp 55.151.768.212, meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp 35.005.101.306.

Irvan Mahidin Sukamto, Ketua Umum DPP IVENDO 2025–2029 yang baru dilantik mencatat bahwa IVENDO akan memprioritaskan profesionalisasi industri. “Kami akan meningkatkan profesionalisme melalui sertifikasi kompetensi, pembangunan ekosistem usaha yang sehat, advokasi kebijakan nasional, serta perluasan ruang pertumbuhan bagi seluruh DPD di Indonesia,” kata Irvan.

Setelah pelantikan, seluruh pengurus DPP dan DPD langsung diberangkatkan ke Bandung untuk mengikuti Leader’s BootCAMP selama tiga hari dua malam. Program ini mencakup Workshop Konsolidasi Pusat–Daerah, simulasi kepemimpinan, dan penyusunan awal Roadmap Industri Event Nasional 2025–2045 yang diselaraskan dengan arah kebijakan nasional.

“Kami ingin memastikan pelantikan ini bukan akhir, tapi awal dari gerak bersama yang solid dan adaptif. Model organisasi yang langsung bergerak setelah dilantik ini adalah contoh tata kelola asosiasi modern,”  tutur Wakil Ketua Umum III Bidang Komunikasi, Program, dan Ekosistem Industri, Grace Jeanie.

Editor: Mardiana Makmun