Kejar Nol Emisi 2030, Indonesia Butuh Pendanaan US$ 281 Miliar

JAKARTA, Investor.id –  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah membutuhkan pendanaan iklim senilai US$ 281 miliar hingga tahun 2030. Pendanaan tersebut akan dipenuhi oleh investasi publik dan swasta.

Pendanaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target nol emisi tahun 2060 atau lebih awal.

“Indonesia menyadari bahwa diperlukan pendanaan yang besar untuk melaksanakan aksi iklim guna mendukung komitmen target iklim yang ambisius ini,” ucap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu dalam seminar Energy Transition Mechanism: Asean Country Updates di Hotel Mulia pada Rabu (23/8/2023).

Didorong tingginya kebutuhan pendanaan, dia mengatakan,  pemerintah terus mengembangkan banyak inisiatif pendanaan terkait iklim salah satunya penandaan anggaran iklim baik di tingkat nasional maupun daerah.  

Saat ini, transisi dan investasi ramah lingkungan  mulai berkembang di Indonesia. Secara kumulatif hingga tahun 2021 untuk agenda aksi, pemerintah telah membelanjakan US$ 20 atau sekitar 8% dari perkiraan tahunan yang dibutuhkan untuk tahun 2030.

“Indonesia terbuka untuk transisi dan bisnis ramah lingkungan. Jadi pemerintah sudah menunjukkan komitmen, saat ini kami sedang melihat peluang bisnis karena bagaimanapun juga, pemerintah tidak dapat menyelesaikan semua masalah ini sendirian,” kata Febrio.

Febrio mengatakan, pemerintah telah menerbitkan kerangka peraturan untuk menerapkan penetapan harga dan pajak karbon. Melalui kebijakan ini pemerintah akan mengoptimalkan instrumen perdagangan karbon dan non-perdagangan, salah satunya adalah pajak karbon. Sehingga pemerintah dapat menginternalisasi biaya eksternal emisi gas rumah kaca berdasarkan prinsip pencemar membayar.

“Selain itu, Indonesia juga berencana untuk melaksanakan uji coba pasar karbon ini pada akhir tahun ini yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan,” kata Febrio.

Dia berpendapat pendanaan transisi energi akan berperan penting terhadap upaya mendorong pertumbuhan ekonomi namun tetap menjaga keberlangsungan lingkungan.

“Ini karena pembiayaan transisi melibatkan penyediaan layanan dan produk keuangan untuk industri penghasil emisi karbon tinggi. Untuk mendukung transisi menuju dekarbonisasi, dalam jangka pendek hingga menengah,” tutur Febrio.

Editor: Investor.id