Melawat ke Mesir, Sri Mulyani Gaet Perjanjian Penting untuk Transisi Energi RI

JAKARTA, investor.id - Pemerintah Indonesia melalui PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) melakukan penandatanganan letter of intent (LoI) dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). LoI tersebut merupakan salah satu tonggak penting terkait kerja sama untuk mendukung pencapaian transisi energi di Indonesia.

Melalui LoI tersebut, AIIB berkomitmen untuk menyediakan pembiayaan, bantuan teknis, dan dukungan pengembangan kapasitas yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi Indonesia, termasuk pembiayaan untuk sistem transmisi di Sumatra, dengan perkiraan biaya US$ 657 juta untuk tahun 2024-2026 dan tambahan US$ 213 juta pada tahun 2023.

Penandatanganan LoI tersebut dilakukan oleh Direktur Utama PT PLN dan Direktur Utama PT SMI dengan perwakilan AIIB, pada saat rangkaian acara Annual Meeting ke-8 AIIB di Sharm El Seikh, Mesir. Proses penandatangan LoI disaksikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani berkeyakinan bahwa LoI tersebut akan meningkatkan kerja sama Indonesia dengan AIIB, dengan total dana pembiayaan pembangunan yang telah disetujui sebelumnya sebesar US$ 3,1 miliar dan proyek-proyek yang sudah dalam tahap persiapan dengan nilai total US$ 4,3 miliar.

“LoI ini akan memainkan peran penting dalam membantu Indonesia mencapai tujuan transisi energi,” ucap Sri Mulyani dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (26/9/2023).

Menkeu mengatakan untuk mencapai komitmen Enhanced NDC pada tahun 2030 dan net-zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat, maka Indonesia perlu mempercepat proses transisi dari energi kotor ke energi baru dan terbarukan.

“LoI antara AIIB dengan PT PLN dan PT SMI akan membantu Indonesia mencapai tujuan tersebut dengan menyediakan kerangka kerja untuk kerja sama di sejumlah bidang,” kata Sri Mulyani.

Pertama, menyediakan dukungan keuangan untuk proses transisi energi Indonesia, termasuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi untuk energi terbarukan; mendukung proyek energi terbarukan dan bahan bakar transisi; serta mempromosikan kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya.

Kedua, mengoperasikan platform negara Energy Transition Mechanism (ETM) Indonesia yang telah dihasilkan dalam masa Presidensi G20 Indonesia 2022, melalui penyediaan pembiayaan jangka panjang yang melengkapi dan terhubung dengan upaya nasional dan multilateral lainnya yang sudah ada, seperti Just Energy Transition Partnership/Platform Transisi Energi yang Adil (JETP) Indonesia.

Ketiga, menjajaki kolaborasi terkait dengan transisi energi di Indonesia yang mencakup penyiapan proyek, berbagi pengetahuan, pengembangan kapasitas, dan bantuan teknis. “Terakhir, membentuk mekanisme penghubung untuk pelaksanaan kerja sama operasional,” imbuh Sri Mulyani.

Salah satu unsur penting dalam implementasi LoI tersebut adalah urgensi realisasi pembiayaan dan dimulainya proyek di lapangan oleh semua pihak yang terlibat dalam waktu dekat. Hal ini diharapkan akan mampu membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi baru, serta meningkatkan lingkungan bagi masyarakat dan berkontribusi pada agenda global perubahan iklim.

Editor: Prisma Ardianto