Soal Viral Bea Cukai, Sri Mulyani: Arahan Saya Jelas, Perbaikan Layanan!

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memimpin langsung rapat koordinasi bersama pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu). Rapat tersebut menyusul keresahan publik terhadap kinerja DJBC belakangan ini yang banyak disorot di media sosial.

Sri Mulyani menyampaikan, rapat digelar di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang, Banteng, pada Sabtu (27/4/2024) malam. Sejumlah isu aktual dibahas dalam rapat, khususnya yang muncul di publik terhadap layanan Bea Cukai (BC).

“Arahan saya jelas, saya minta BC terus melakukan perbaikan layanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dari berbagai K/L yang harus dilaksanakan oleh BC sesuai mandat UU yaitu sebagai border protection, revenue collector, trade facilitator, dan industrial assistance,” ungkap Sri Mulyani dikutip dari akun instagram pribadinya, @smindrawati, pada Minggu (28/4/2024).

Setidaknya, ada dua isu aktual yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan itu. Pertama, mengenai pengiriman sepatu dan action figure (Robotic). Menurut dia, dua kasus ini mirip yaitu terdapat keluhan mengenai pengenaan Bea Masuk dan Pajak. Dalam dua kasus ini, ditemukan indikasi bahwa harga yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) lebih rendah dari yang sebenarnya (under invoicing).

Oleh sebab itu, kata dia, petugas Bea Cukai mengoreksi untuk keperluan penghitungan bea masuk dan pajaknya. “Namun masalah ini sudah selesai karena Bea Masuk dan Pajaknya telah dilakukan pembayaran, sehingga barangnya pun sudah diterima oleh penerima barang,” imbuh dia.

Kedua, isu aktual mengenai pengiriman barang untuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Dalam hal ini, barang impor berupa keyboard sebanyak 20 pcs yang sebelumnya diberitahukan sebagai barang kiriman oleh PJT pada tanggal 18 Desember 2022. Namun karena proses pengurusan tidak dilanjutkan oleh yang bersangkutan tanpa keterangan apapun, maka barang tersebut ditetapkan sebagai Barang Tidak Dikuasai (BTD).

“Belakangan (di medsos twitter/X) baru diketahui bahwa ternyata barang kiriman tersebut merupakan barang hibah sehingga BC akan membantu dengan mekanisme fasilitas pembebasan fiskal atas nama dinas pendidikan terkait,” jelas Sri Mulyani.

Selain memberi arahan perlunya perbaikan layanan, Sri Mulyani juga meminta Bea Cukai untuk bekerjasama dengan para stakeholders terkait agar dalam pelayanan dan penanganan masalah di lapangan dapat berjalan cepat, tepat, efektif sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat.

“Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah dan terus membantu memberikan masukan maupun dukungan lain agar pelayanan dan kinerja BC dan Kemenkeu terus membaik,” pungkas Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto