Inflasi Indonesia Lebih Baik dari Negara G20, Ini yang DIlakukan Pemerintah

JAKARTA, investor.id – Laju inflasi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan laju inflasi negara-negara anggota G20 seperti Rusia, India, Australia, dan Amerika Serikat. Keberhasilan Indonesia mengendalikan inflasi tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, inflasi (Indonesia) pada bulan Mei 2,84% year on year (yoy). Dibandingkan negara G20 lain misalnya, Rusia 7,84%, India 4,75%, Australia 3,6%, dan Amerika Serikat 3,3%.

Menurut Airlangga, ada sejumlah kebijakan pemerintah yang membuat inflasi di Indonesia terkendali. Kebijakan tersebut antara lain kebijakan keterjangkauan harga, terjaganya ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan, terutama terkait bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.

"Stabilisasi harga untuk mengatasi kenaikan harga dalam jangka pendek melalui penyaluran beras SPHP (Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), bantuan pangan, serta gerakan pangan murah, telah berhasil menekan kenaikan harga," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Airlangga menuturkan, upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan produksi pertanian dengan penambahan alokasi pupuk subsidi maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian dengan porsi penyaluran sebesar 30,4 persen.

Selain itu, pihaknya juga berupaya untuk memastikan kelancaran distribusi, terutama untuk 10 komoditas pangan strategis, serta optimalisasi tol laut untuk distribusi ke daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.

"(Dalam menjaga tingkat inflasi,) ada beberapa hal juga yang perlu ditekankan, yang pertama adalah kesinambungan pasokan domestik sebagai kunci utama untuk menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah," jelas dia.

Airlangga juga menyoroti pentingnya pengembangan neraca pangan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyediakan data pangan yang akuntabel sehingga stabilisasi harga di daerah dapat lebih termonitor.

Menurut dia, berbagai program pengendalian inflasi tersebut didukung dengan anggaran dari berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat yang per 31 Mei 2024 realisasinya mencapai Rp39 triliun, atau 29% dari pagu Rp124,16 triliun.

Realisasi fiskal untuk berbagai program tersebut di tingkat daerah mencapai Rp13,56 triliun dari total pagu Rp92,87 triliun.

Airlangga mengatakan, dengan terkendalinya inflasi, hal tersebut dapat mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional yang tahun lalu mencapai 5,11%, jauh lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi Bank Dunia hanya sebesar 2,6%.

Hanya saja, kata Airlangga, Indonesia perlu mewaspadai adanya pergeseran potensi perdagangan dan rantai pasok di kawasan Asia Tenggara dari China ke Amerika Serikat. Menurut dia, kondisi tersebut kurang menguntungkan bagi Indonesia mengingat Indonesia tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan Amerika Serikat.

“Karena kita (Indonesia) belum punya FTA (dengan Amerika Serikat), jadi yang diuntungkan masih Vietnam, Thailand, dan beberapa negara lain di ASEAN. Jadi kita sedang mempersiapkan (perjanjian) perdagangan dengan Amerika," pungkas Airlangga.

Editor: Maswin