Satgas Hilirisasi Fokus 36 Komoditas

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi untuk memuluskan berbagai rencana terkait hilirisasi berbagai komoditas di tanah air. Satgas ini akan fokus merumuskan rencana hingga realisasi hilirisasi untuk sebanyak 36 komoditas.

“Sebanyak 36 komoditas, karena kalau dari industri kan banyak termasuk di agrikultur juga, farmasi juga,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu (4/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Airlangga pun pembentukan Satgas Hilirisasi akan ditandai Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Prabowo Subianto. Payung hukum itu diharapkan rampung dan dapat disahkan pada Desember 2024 ini.

“Ini juga kita sedang memperdalam (Keppres), sedang dibahas di lintas kementerian, diharapkan dalam bulan Desember ini regulasinya bisa selesai,” kata Airlangga.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pembentukan Satgas Hilirisasi bertujuan untuk mengintegrasikan perizinan. Dengan begitu, program hilirisasi mempercepat peningkatan nilai tambah sektor yang ditetapkan.

“Bapak Presiden kan sangat fokus betul untuk terkait hilirisasi, maka dipandang perlu untuk dibuatkan satgas, dan sekarang prosesnya lagi berjalan, satgas ini melibatkan kementerian-kementerian teknis,” kata Menteri Bahlil.

Sulit Kantongi Izin Terkait Hilirisasi

Sebagai Menteri ESDM, Bahlil juga mengaku dipercaya untuk memimpin Satgas Hilirisasi nantinya. Satgas Hilirisasi ini akan mengkoordinasikan sejumlah kementerian seperti Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan tentu Kementerian ESDM.

“Semua akan gabung di situ dalam rangka melakukan kerjanya biar cepat. Karena kalau sendiri-sendiri itu nanti izin-izin dan segala macam akan lama, dan Presiden maunya cepat. Jadi kita membuat satgas,” ucap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menerangkan alasan Presiden membentuk satgas tersebut karena perizinan di sektor yang berkaitan hilirisasi masih sulit untuk didapatkan.

Seperti halnya di sektor pertambangan yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mudah didapat, namun untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) sulit didapat.

Adapun Presiden Prabowo dalam Astacitanya menekankan untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya sehingga mewujudkan keadilan ekonomi.

Editor: Prisma Ardianto