Efisiensi Anggaran juga Dilakukan Vietnam, China, hingga AS

JAKARTA, investor.id – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menilai langkah pemerintah untuk menjalankan efisiensi anggaran belanja dilakukan karena pemerintah memiliki ruang fiskal terbatas.

Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menjelaskan, efisiensi belanja tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, melainkan juga oleh Vietnam, China, hingga Amerika. Sebab, semua negara berupaya mengantisipasi tekanan perekonomian global yang tengah terjadi.

“Kami melihat banyak ketidakpastian di dunia sehingga bagaimana ruang fiskal itu bisa dijaga dan kita melakukan efisiensi.plus mendorong pengeluaran yang lebih optimal. Tentunya yang berdampak kepada masyarakat dan berkaitan dengan pertumbuhan juga harus dijaga,” ucap Mari dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta pada Selasa (11/2/2025).

Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres 1/2025). Dalam Inpres ini pemerintah melakukan reviu terhadap anggaran K/L dalam APBN 2025, APBD 2025, dan transfer ke daerah.

Efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun terbagi dalam efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Meskipun pemerintah melakukan efisiensi anggaran, tetapi pemerintah tetap konsisten mempertahankan belanja perlindungan sosial. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga konsumsi rumah tangga.

Menurut Mari, konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong terbesar ke pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, masyarakat jangan hanya melihat efisiensinya tetapi juga pos-pos belanja yang lebih efektif.

“Tentu saja ruang fiskal kita terbatas karena diskusi besar saat ini. Efisiensi anggaran versus stimulus versus kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk menstimulasi kelas bawah kita dapat mengambil peran konsumsi dalam perekonomian,” kata Mari.

Di sisi lain, Direktur Kebijakan Publik Center of Economics and Law Studies (Celios) Media Askar mengatakan, saat ini pemerintah secara sporadis melakukan pemotongan anggaran tanpa mempertimbangkan implikasinya.

Masalahnya, sebagian anggaran dipotong tanpa pertimbangan teknokratik yang matang. Pemotongan anggaran BMKG, misalnya, justru malah menghambat program swasembada pangan karena berpotensi mengganggu utilisasi operasional BMKG dalam menganalisis kebencanaan, perubahan cuaca dan dampak perubahan iklim.

“Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan agar pemotongan anggaran dilakukan dengan hati-hati, serta pengalokasiannya dapat digeser pada program perlindungan sosial yang jauh lebih tepat sasaran,” tutur Media.

Editor: Prisma Ardianto