Pemerintah Finalisasi Persiapan Initial Memorandum untuk Jadi Anggota OECD

JAKARTA, investor.id - Pemerintah sedang menyelesaikan penyusunan initial memorandum dalam mempersiapkan diri menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Initial memorandum akan diserahkan pada pertemuan menteri (ministerial meeting) pada 26-27 Februari 2025.

“Kami memiliki target untuk memasukkan initial memorandum itu di kuartal ini sehingga  koordinasi dengan seluruh K/L. Sebagian besar K/L sudah membereskan initial memorandum,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (21/2/2025).

Initial memorandum adalah dokumen yang berisi penilaian mandiri yang dilakukan pemerintah atas kesesuaian regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia terhadap standar yang ditetapkan OECD. Initial memorandum menjadi instrumen evaluasi kesiapan dalam mengadopsi standar OECD.  Saat ini OECD beranggotakan 38 anggota yang mewakili 80% perdagangan dunia. Adapun 87% anggota OECD adalah negara maju yang menguasai 41% Gross Domestic Product (GDP) dunia.

Airlangga mengatakan beberapa penilaian sudah selaras dengan OECD tetapi ada juga yang tetap harus dibenahi. “Beberapa sudah inline dengan standar OECD, beberapa sudah berada dalam track yang benar, dan ada juga yang masih belum. Jadi itu yang tadi direview dengan seluruh K/L,” kata Airlangga.

Pihaknya menegaskan salah satu prasyarat yang harus segera diselesaiakan adalah mengenai  suap yang dilakukan oleh pihak asing kepada pejabat publik di negara lain atau forein ribery. Penyelesaian prasyarat foreign ribery akan dibawah tangung jawab Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam ministrial meeting nanti, Indonesia akan diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Ketua KPK, dan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  

Pemerintah sedang mempersiapkan struktur manajemen pelaksana struktur (Project Management Officer/PMO) untuk memenuhi sejumlah persyaratan masuk OECD. Apalagu pada pemerintahan saat ini terjadi penambahan nomenklatur K/L dari periode pemerintahan sebelumnya.

“Struktur K/L nya kan berubah. Jadi tadi kami juga sampaikan perubahan-perubahan. Nah disitu kan ada berbasis sektor dengan total  26 sektor,” kata dia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan seluruh persyaratan untuk masuk OECD akan dilaporkan ke pihak OECD pada 4-6 Juni 2025. Semua persyaratan ini akan direview oleh pihak OECD. Nnntinya perwakilan OECD akan berkunjung ke Indonesia 6 bulan berikutnya atau direncanakan pada awal tahun 2026.

“Biasanya 6 bulan berikutnya, katakan di awal 2026, mereka baru akan datang ke Indonesia melakukan assessment. Assessment review lagi, comply nggak dengan ini ,” tegas Susiwijono.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan hingga Desember 2024, Kementerian PANRB telah mengirimkan sebanyak 20 initial memorandum  awal untuk Public Governance Committee (PGC) ke Sekretariat Nasional (Seknas) OECD di Kemenko Perekonomian. IM tersebut saat ini masih dalam proses reviu.

Sementara itu, pada awal Februari 2025 terdapat tambahan satu initial memorandum terkait Recommendation on Information Integrity (OECD/LEGAL/0505) yang kini masih dalam tahap penyusunan bersama Seknas dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Kementerian PANRB menangani PGC yang secara total memiliki 21 IM. IM tersebut setidaknya diampu oleh 16 institusi dan berkoordinasi lintas instansi dalam penyusunannya. Kami targetkan selesai pada Maret 2025,” kata Rini.

Sejalan dengan penyusunan initial memorandum  , Rini meminta tim penyusun initial memorandum  untuk memastikan bahwa dokumen yang disusun mampu mengidentifikasi kesenjangan dengan standar OECD secara jujur dan komprehensif. Pasalnya IM tersebut menentukan aksesi Indonesia pada OECD.

Rini menyampaikan sebagai bagian dari proses aksesi, OECD menilai kehadiran Indonesia secara langsung dalam berbagai forum sangat penting untuk membangun kredibilitas sebagai calon anggota baru.

"Komitmen dalam proses aksesi dan reformasi OECD tidak hanya menilai kesiapan teknis Indonesia dalam memenuhi standar mereka, tetapi juga mengamati komitmen politik dalam menjalankan reformasi yang dibutuhkan," tegas Rini.

Editor: Arnoldus Kristianus