Kemenkeu Tunda Rilis APBN Kita, Pakar Waswas

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum merilis laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Januari 2025. Biasanya Kemenkeu menerbitkan laporan dan melaksanakan konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (APBN Kita) secara rutin setiap bulan. Ketidakpastian yang ditimbulkan akibat lambatnya rilis APBN Kita dapat memunculkan tanda tanya di publik tentang transparansi kebijakan fiskal.

“Kurangnya transparansi dalam pengelolaan APBN bisa berdampak serius bagi ekonomi nasional. Investor, pelaku pasar, hingga lembaga keuangan internasional sangat bergantung pada data fiskal yang dipublikasikan pemerintah untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara,” ucap Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat pada Jumat (7/3/2025).

APBN Kita merupakan publikasi Kemenkeu bulanan yang bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal. Laporan ini mulai diterbitkan di website Kementerian Keuangan pada periode Desember 2017. Lalu Kemenkeu mulai melaksanakan konferensi pers APBN Kita secara rutin sejak Januari 2018.

Dia mengatakan, bila laporan APBN Kita terus tertunda maka kepercayaan terhadap kredibilitas fiskal Indonesia bisa terganggu, yang pada akhirnya dapat memicu berbagai dampak negatif. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya volatilitas di pasar keuangan.

Investor yang tidak mendapatkan kepastian mengenai kondisi fiskal negara cenderung bersikap lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya. Dalam jangka panjang, melemahnya rupiah dapat meningkatkan biaya impor dan memperburuk defisit transaksi berjalan.

“Hal ini bisa menyebabkan aliran modal keluar (capital outflow) yang berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,” tutur Achmad.

Penundaan rilis APBN Kita juga dapat berpengaruh terhadap pasar obligasi. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sangat bergantung pada persepsi investor terhadap kesehatan fiskal pemerintah. Bila investor mulai meragukan kemampuan pemerintah dalam mengelola APBN, permintaan terhadap obligasi pemerintah bisa menurun, yang pada akhirnya meningkatkan yield (imbal hasil) obligasi.

“Peningkatan yield ini berpotensi menambah beban utang pemerintah, terutama dalam membiayai defisit anggaran,” tutur dia.

Pekan Depan

Editor: Prisma Ardianto