Pemerintah Perlu Fokus Tarik Investasi Orientasi Penciptaan Lapangan Kerja

JAKARTA, investor.id – Pengamat hubungan internasional Zenzia Sianica Ihza menilai, untuk mengatasi lonjakan PHK, pemerintah harus melakukan transformasi ekonomi jangka panjang dengan langkah-langkah strategis. Salah satu faktor utama penyebab PHK adalah perlambatan industri manufaktur, sektor yang selama ini menjadi pilar utama perekonomian nasional.

“Kita perlu kebijakan reindustrialisasi, peningkatan iklim usaha, optimalisasi hilirisasi sumber daya alam, serta mendatangkan investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja,” ujar Zenzia dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Namun, lanjutnya, langkah yang diambil pemerintah dalam menghadapi gelombang PHK masih kurang efektif, lambat, dan belum konsisten. “Untuk jangka pendek, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan pemberian subsidi bagi korban PHK, program pelatihan keterampilan agar mereka bisa beralih ke sektor lain, serta mempertemukan mereka dengan peluang kerja baru,” tambahnya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2024, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang. Angka ini diperkirakan terus meningkat seiring gelombang PHK di awal 2025. Bahkan, data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran Indonesia adalah yang tertinggi di ASEAN.

Hingga April 2024, tingkat pengangguran di Indonesia tercatat 5,2%, lebih tinggi dibandingkan Filipina (5,1%), Brunei Darussalam (4,9%), Malaysia (3,52%), Vietnam (2,1%), Singapura (1,9%), dan Thailand (1,1%).

“Sampai akhir Februari lalu, jumlah pekerja yang terkena PHK sudah mencapai sekitar 80 ribu orang. Satu-satunya cara mengatasi ini adalah dengan memperbaiki iklim investasi agar lebih banyak lapangan kerja tercipta,” tandas Zenzia.

Meskipun daya saing Indonesia meningkat, Zenzia menilai bahwa hal ini belum cukup untuk menarik investor jika tantangan lain tidak segera diatasi.

“Kita memang berhasil naik dalam peringkat daya saing global, tetapi stabilitas hukum, birokrasi yang rumit, serta kebijakan yang kerap berubah masih menjadi penghambat utama investasi,” katanya

Daya Saing Global 

Editor: Indah Handayani