Terbit SE THR 2025 Bagi Pekerja Swasta-BUMN, Begini Isinya

JAKARTA, investor.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan surat edaran (SE) tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan 2025 bagi pekerja swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam konferensi pers soal mekanisme pemberian THR 2025. Dia menegaskan pemberian THR merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja atau buruh dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

“Saya minta kepada semua perusahaan agar memperhatikan dan melaksanakan regulasi ini dengan sebaik-baiknya,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Mekanisme pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD ini telah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Pekerja yang berhak menerima THR adalah yang telah memiliki masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih dalam hubungan kerja. Masa kerja ini berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk buruh harian lepas dan pekerja sistem satuan hasil.

Sementara, pembagian tunjangan THR bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih akan menerima sebesar satu bulan upah. Tetapi untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan akan menerima THR secara proporsional.

“THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan, THR harus dibayar penuh tidak boleh dicicil,” tegas Yassierli.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan mekanisme pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD). THR harus diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau lebaran.

“Besaran dan mekanismenya disampaikan dari Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran," ujar Prabowo, Senin (10/3/2025).

Editor: Prisma Ardianto