Pemerintah Fokus Deregulasi untuk Perbaiki Iklim Usaha dan Ciptakan Lapangan Kerja

JAKARTA, investor.id – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menekankan bahwa birokrasi tidak boleh menjadi penghambat bagi masyarakat yang ingin bekerja dan berusaha. Oleh karena itu, deregulasi menjadi prioritas utama untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia.

Pemerintah menjalankan langkah-langkah deregulasi guna meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Langkah ini pada gilirannya diharapkan dapat menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang tinggi, mendorong investasi, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

“Kita harus bergerak lebih cepat. Penyederhanaan perizinan dan pemangkasan aturan yang menghambat, khususnya bagi industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, menjadi fokus utama. Industri ini memiliki potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja, namun masih sering terkendala oleh regulasi yang kompleks,”ucap Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dalam pernyataan resmi yang diterima pada Kamis (20/3/2025).

Pemerintah akan menyederhanakan perizinan serta mempercepat akses bahan baku bagi industri padat karya, menindak tegas impor ilegal untuk melindungi industri dalam negeri, mendukung modernisasi dan efisiensi produksi, dan menjadikan industri padat karya sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN), sehingga mendapatkan prioritas dalam kebijakan pemerintah serta percepatan investasi.

“Pemerintah berkomitmen untuk memastikan regulasi yang lebih ramah investasi, memberikan insentif bagi pelaku industri, serta mempercepat penyelesaian perjanjian dagang yang dapat memperluas akses pasar global,” lanjut Luhut.

Sebagai bagian dari reformasi ekonomi, pemerintah akan meluncurkan pengembangan infrastruktur digital publik untuk mendukung digitalisasi pemerintahan dengan prioritas pada program Perlindungan Sosial pada 17 Agustus 2025 mendatang. Digitalisasi ini juga mendorong inklusi keuangan serta memastikan seluruh penduduk memiliki akses ke layanan perbankan yang lebih luas dan merata.

Pemerintah juga menargetkan penghematan anggaran melalui penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, meminimalisir kebocoran anggaran, dan memastikan bahwa bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

“Dengan implementasi ini, sistem pemerintahan yang lebih efisien, akuntabel, dan transparan diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif,” tegas Luhut.

Di sisi lain, DEN menyoroti dampak positif Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Dengan potensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan, program ini memperkuat ekosistem petani, peternak, dan UMKM lokal melalui pemanfaatan bahan baku dalam negeri.

“Perjalanan kita masih panjang, tetapi fondasi perubahan telah kita siapkan. Dengan keberanian menghadapi tantangan serta tekad untuk terus maju, kita akan membuktikan bahwa Indonesia mampu menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing,” pungkas Luhut.

Editor: Prisma Ardianto