Luhut: Deregulasi untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

JAKARTA, investor.id – Pemerintah mendorong agar pengurangan atau penghapusan regulasi (deregulasi) menghasilkan perubahan nyata. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah melakukan deregulasi terhadap aturan yang tidak tepat dan justru membebani pelaku usaha.

“Komitmen ini bukan sekadar wacana, karena beliau (Prabowo Subianto) sendiri berencana bertemu langsung dengan investor dan analis pasar modal untuk memastikan iklim investasi semakin sehat dan kompetitif,” ucap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam pernyataan resmi yang diterima pada Rabu (26/3/2025).

Luhut mengatakan, sebanyak 86% pelaku usaha masih menganggap regulasi sebagai hambatan utama, dengan Indonesia tertinggal dalam aspek regulasi kesiapan bisnis dibandingkan negara-negara seperti Singapura, Vietnam, dan Filipina.

Menurut laporan World Bank, proses pendaftaran perusahaan asing di Indonesia saat ini memakan waktu hingga 65 hari, jauh lebih lama dibandingkan dengan standar terbaik dunia yang hanya 1 hari.

“Proses penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan pun bisa memakan waktu hingga 150 hari, sebuah tantangan besar yang harus diatasi dengan aksi nyata. Kami meminta Apindo untuk membantu menyusun daftar regulasi yang dirasa tumpang tindih, berbelit-belit, atau membebani,” ulas Luhut.

Pemerintah akan memprioritaskan percepatan perizinan dasar dan menyederhanakan biaya sertifikasi yang selama ini menjadi penghalang utama bagi para pelaku usaha.

Luhut menegaskan bahwa momentum ini tidak boleh terbuang sia-sia, sehingga pemerintah siap untuk duduk bersama, mendengar, dan bergerak bersama guna memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Pemerintah menargetkan realisasi investasi tahun 2025 sebesar Rp 1.905 triliun.

Setelah libur Idulfitri, DEN akan langsung melaporkan hasil pertemuan ini kepada presiden untuk mendapatkan arahan lebih lanjut mengenai langkah-langkah selanjutnya.

“Ini baru langkah awal, namun saya berkomitmen untuk terus mengawal proses deregulasi ini demi menciptakan ekosistem bisnis yang lebih terbuka, efisien, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” terang Luhut.

Editor: Prisma Ardianto