Sri Mulyani: Pelemahan Ekonomi Dunia Berdampak ke Transisi Energi

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, fenomena pelemahan ekonomi dunia akan memengaruhi proses transisi energi. Penggunaan energi fosil akan semakin panjang, sementara dampak perubahan iklim tak terhindarkan.

Hal ini dibahas Sri Mulyani bersama UK Special Representative for Climate, Rachel Kyte yang merupakan sejawatnya di Bank Dunia. Rachel datang bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey dan tim untuk berdiskusi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (9/5/2025)

Sri Mulyani menyampaikan, secara umum pertemuan itu membahas mengenai climate action, khususnya tentang transisi energi. Upaya transisi energi menjadi sangat menantang dan kompleks diimplementasikan di tengah dinamika global saat ini.

“Kondisi rantai pasok yang terdisrupsi membuat proses transisi energi terhambat. Transisi energi juga menjadi topik yang tidak terlalu sering dibahas lagi di berbagai forum multilateral,” ungkap Sri Mulyani lewat akun instagram resminya @smindrawati, dikutip pada Minggu (11/5/2025).

Di sisi lain, dia menyatakan bahwa pelemahan ekonomi dunia sangat berpengaruh terhadap proses transisi energi. Pelemahan ekonomi dunia membuat banyak negara menekan alokasi investasi ke energi hijau dan terbarukan, sedangkan perubahan iklim tak terelakkan.

“Jika negara kehilangan investasi terhadap green energy karena kondisi ekonomi yang lemah, artinya proses transisi energi juga akan melambat dan penggunaan energi tak terbarukan seperti batu bara akan semakin panjang, sementara dampak climate change sendiri tidak terhindarkan,” urai Sri Mulyani.

“Ini merupakan sebuah urgensi yang harus segera diatasi,” imbuh dia, seraya menuturkan perasaan senang telah membahas isu ini bersama Rachel, Jeremy, dan tim dari Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia.

Berdasarkan laporan Antara yang mengacu pada laporan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, pendanaan APBN untuk iklim sebesar Rp 76,3 triliun per tahun atau mencakup 3,2% dari APBN. Secara kumulatif total pendanaan APBN untuk iklim mencapai Rp 610,12 triliun dari 2016-2023, baru menyentuh 12,3% dari kebutuhan pembiayaan iklim hingga 2030.

Di samping pendanaan, Kemenkeu telah memberikan insentif pajak untuk pembangkit listrik energi terbarukan dan insentif pajak kendaraan listrik. Insentif fiskal di sektor ini telah mencapai Rp 38,8 triliun dalam kurun 2019-2024. Nilai itu diperkirakan bertambah sampai dengan Rp 51,5 triliun hingga akhir 2025.

Selain itu, pemerintah juga menyusun skema pembiayaan inovatif seperti green sukuk, SDG bonds, dan penerapan taksonomi keuangan berkelanjutan (TKBI). Di luar APBN, pemerintah menerapkan blended finance yang mengelaborasi pembiayaan antara publik dan swasta.

Dari sektor swasta, pemerintah mendorong pelaku usaha untuk proaktif mengurangi emisi karbon, menerapkan praktik berkelanjutan, dan berinovasi dalam teknologi ramah lingkungan, termasuk efisiensi energi, ekonomi sirkular, dan pelaporan jejak karbon produk. Pelaku usaha juga diajak melakukan climate budget tagging dan mendukung pelaksanaan kebijakan nilai ekonomi karbon, yang kini terbuka untuk pasar domestik dan internasional.

Editor: Prisma Ardianto