Pelemahan Daya Beli Masih Berlangsung, Ekonom: Perlu Respons Fiskal Segera

JAKARTA, investor.id – Tekanan pada perekonomian membuat kelas menengah semakin menahan konsumsi dan lebih memilih menabung atau mengurangi pengeluaran tersier. Padahal daya beli merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi domestik. Kondisi tersebut menjadi alarm penting bagi pemerintah karena saat kelas menengah tertekan, mesin konsumsi nasional ikut melambat.

“Oleh karena itu dibutuhkan respons fiskal yang konkret untuk mendorong kembali aktivitas konsumsi agar sektor riil bergerak dan lapangan kerja tetap terjaga,” ucap Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi saat dihubungi pada Kamis (15/5/2025).

Kesejahteraan masyarakat tertekan karena jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat serta stagnasi pendapatan masyarakat. Imbasnya tekanan biaya hidup semakin membesar sementara pemasukan masyarakat nyaris tidak berubah.

Tahun 2025 diawali dengan deflasi beruntun pada Januari dan April, inflasi baru terjadi pada Maret dan April. Pada Maret 2025 terjadi inflasi sebesar 1,03% dan April terjadi inflasi 1,95%.

Syafrudin mengatakan, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah perlu menjalankan bauran kebijakan jangka pendek dan jangka panjang secara terukur. Dalam jangka pendek, insentif fiskal seperti pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) untuk kelompok berpendapatan rendah dan perluasan subsidi langsung tunai terbukti efektif. Program bantuan sosial tunai yang tepat sasaran mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga secara cepat.

“Pemerintah juga harus mempercepat belanja negara di sektor padat karya agar pendapatan masyarakat langsung terdongkrak,” kata Syafruddin.

Sedangkan dalam jangka panjang, pemerintah harus fokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui investasi infrastruktur produktif, insentif bagi industri manufaktur, serta peningkatan skill tenaga kerja. Faktor kunci lainnya adalah reformasi sistem pajak yang memberikan ruang fiskal tanpa menekan konsumsi masyarakat. Di samping itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga agar masyarakat memiliki kepastian dalam pengeluaran.

“Bila strategi ini dijalankan secara konsisten, daya beli masyarakat bisa pulih dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif serta berkelanjutan,” tegas Syafruddin.

Dia mengatakan sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi syarat mutlak untuk mendorong daya beli masyarakat secara efektif. Bank Indonesia (BI) harus menjaga stabilitas suku bunga dan nilai tukar agar inflasi tetap terkendali. Stabilitas harga akan menciptakan kepastian bagi masyarakat dalam mengelola konsumsi.

Di sisi fiskal, pemerintah harus memperkuat peran APBN sebagai instrumen perlindungan dan stimulus. Belanja negara diarahkan pada program padat karya, subsidi tepat sasaran, serta insentif perpajakan untuk kelas menengah.

Bila BI menjaga kondisi moneter yang akomodatif dan pemerintah mempercepat belanja produktif, daya beli masyarakat akan terangkat secara signifikan. Sinergi ini harus berjalan secara terkoordinasi melalui komunikasi yang konsisten antara otoritas fiskal dan moneter.

“Dengan bekerja sama, kedua kebijakan tersebut bisa menciptakan efek pengganda ekonomi yang kuat. Langkah inilah yang dibutuhkan Indonesia agar konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Syafruddin.

Editor: Prisma Ardianto