Sri Mulyani Sebut Kebijakan Tarif Trump Pengaruhi Penyusunan KEM PPKF 2026

JAKARTA,investor.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan gejolak perekonomian global menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam penyusunan  Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026. Khususnya yang terkait dengan fragmentasi antar negara dan penerapan tarif balasan (resiprokal) dari Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia.

“Penyusunan KEM-PPKF 2026 dihadapkan pada perubahan dahsyat dan fundamental yang drastis dan dramatis dari lanskap tatanan dan tata kelola dunia,” ucap Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR pada Selasa (20/5/2025).

Dia mengatakan globalisasi dan semangat kerja sama antarnegara telah berubah menjadi fragmentasi dan persaingan sengit antar negara.  Kondisi tersebut menganggu kelangsungan rantai pasok global yang menjadi andalan dan fondasi bagi globalisasi ekonomi sehingga meningkatkan eskalasi risiko dan biaya transaksi global.

“Volatilitas dan ketidakpastian global melemahkan kegiatan ekspor-impor serta mendorong aliran modal keluar,  sehingga mengancam stabilitas nilai tukar, meningkatkan tekanan inflasi, dan menyebabkan suku bunga global tetap tinggi,” kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Lebih lanjut kebijakan  tarif resiprokal oleh AS ikut berimbas ke perekonomian dunia.  Respons atas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat beragam, dari negara yang melakukan negosiasi langsung secara bilateral hingga melakukan tarif balasan atau retaliasi. Dinamika proses negosiasi ini menggambarkan bahwa perekonomian dunia sedang dibayangi ketidakpastian akibat persaingan dan perang ekonomi, dagang, keuangan, dan bahkan perang militer antar negara .

“Perang dagang yang eskalatif dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dunia ke depan telah memperburuk situasi perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun,” terang Sri Mulyani.

Dia mengatakan Indonesia terus memelihara posisi nonblok dalam suasana persaingan global yang meruncing dan menjaga kemitraan strategis melalui diplomasi proaktif dan negosiasi secara strategis dengan AS, termasuk berbagai mitra dagang dan investasi utama dunia. Indonesia telah melakukan pertemuan dan pembahasan dengan membawa proposal negosiasi yang komprehensif, yang berfokus pada penguatan ketahanan energi, perluasan akses pasar dengan tarif yang lebih kompetitif, percepatan deregulasi untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan rantai nilai melalui kerja sama industri strategis dan mineral kritis.

Lebih lanjut, kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Kebijakan fiskal tahun 2026 digunakan secara efektif dan selektif untuk meredam berbagai gejolak serta guncangan, namun dengan tetap terus mendukung agenda pembangunan jangka menengah.

“Strategi fiskal difokuskan pada penguatan daya tahan ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan APBN ,” kata dia.

Editor: Arnoldus Kristianus