Bank Dunia Ubah Garis Kemiskinan, Airlangga: Pemerintah Tetap Gunakan Acuan Dari BPS

JAKARTA,investor.id - Bank Dunia meningkatkan ambang batas dalam jumlah perhitungan penduduk miskin. Dari yang sebelumnya menggunakan  paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) 2017 menjadi PPP 2021.  Bila melihat standar ini maka jumlah penduduk Indonesia mencapai  194 juta jiwa pada tahun 2024.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa pemerintah konsisten menghitung jumlah penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kami akan menggunakan standar yang ada di  BPS,” ucap Airlangga kepada awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian padaa Selasa (10/6/2025).

Dalam laporan terbaru Bank Dunia yang bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform  disebutkan bahwa dengan adanya PPP 2021 maka terjadi revisi terhadap garis kemiskinan global.  Tiga garis kemiskinan global telah direvisi yaitu untuk garis kemiskinan ekstrem dari US$ 2,15 menjadi US$ 3; garis kemiskinan penduduk negara berpendapatan menengah bawah (Lower Middle Income Country/LMIC) dari US$ 3,615 menjadi US$ 4,2; dan untuk negara menengah atas (Upper Middle Income Country/UPMC) dari US$ 6,85 menjadi US$ 8,3.

Pemerintah masih melihat kemungkinan lebih lanjut untuk mengubah standar penentuan jumlah penduduk miskin. Namun, sampai saat ini pemerintah konsisten menjalankan sejumlah kebijakan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

“Strategi penurunan itu kan kita dorong peningkatan daya beli dan juga pembagian bahan sosial yang merata dan tepat sasaran,”  tutur Airlangga.

Bila melihat data BPS maka tercatat persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 8,57%, menurun 0,46% terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79% poin terhadap Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang, menurun 1,16 juta orang terhadap Maret 2024 dan menurun 1,84 juta orang terhadap Maret 2023.

Data tersebut ditetapkan dengan  menggunakan garis kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp 595 ribu /kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 443 ribu (74,5%) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 151 ribu (25,5%).

Biro Humas dan Hukum BPS menyatakan bahwa  BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar (Cost of Basic Needs). Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam garis kemiskinan. Dalam hal ini, garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

Garis kemiskinan dihitung berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret atau mengumpulkan data tentang pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat. Susenas dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Tahun 2024, Susenas dilaksanakan pada bulan Maret dengan cakupan 345.000 rumah tangga di seluruh Indonesia, dan pada bulan September dengan cakupan 76.310 rumah tangga. Pengukuran dilakukan pada tingkat rumah tangga, bukan individu, karena pengeluaran dan konsumsi dalam kehidupan nyata umumnya terjadi secara kolektif.

Editor: Arnoldus Kristianus