Tarif 0% untuk AS Jadi Ancaman Serius Bagi Hilirisasi RI

JAKARTA, investor.id – Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mencapai kesepakatan dagang setelah sekitar 100 hari negosiasi. Salah satu poin yang disepakati adalah pembebasan bea masuk untuk barang-barang asal AS ke Indonesia.

Ekonom Indef, M. Rizal Taufikurahman mengatakan, kebijakan tersebut merupakan hasil kompromi yang berisiko melemahkan upaya hilirisasi dan industrialisasi yang tengah dijalankan pemerintah. Ia memandang kompromi juga membuka ruang ketergantungan baru dan menjadi ancaman serius bagi kemandirian ekonomi nasional.

“Kita menjadi market besar untuk produk AS tanpa imbal balik tarif yang sepadan. Ini membuka ruang ketergantungan baru, terutama di sektor energi dan aviasi yang sangat strategis,” kata Rizal dalam program Investor Daily Talk, Rabu (16/7/2025).

Rizal menjelaskan bahwa meskipun tarif produk-produk Indonesia untuk masuk ke AS diturunkan dari 32% menjadi 19%, angka tersebut masih lebih tinggi dibanding rata-rata tarif untuk negara-negara mitra dagang utama AS seperti Vietnam dan Bangladesh. Sementara itu, Indonesia justru memberikan tarif 0% untuk produk AS yang masuk ke pasar domestik.

“Ini bukan kemenangan diplomasi, tapi bentuk kompromi berat. Kita menyetujui pembelian energi dan 50 unit Boeing senilai lebih dari US$ 20 miliar. Itu setara hampir 1% dari PDB kita, dan pasti akan menekan neraca transaksi berjalan,” ujar dia.

Menurut Rizal, tekanan terhadap cadangan devisa Indonesia akan meningkat, terutama jika ekspor ke AS tidak tumbuh sepadan atau harga komoditas global melemah. Jika ekspor domestik mengalami stagnasi atau harga komoditas menurun maka tekanan terhadap cadangan devisa akan semakin berat.

“Ini bisa mengganggu stabilitas fiskal,” kata dia.

Ia turut menyorot pola pendekatan bilateral Indonesia–AS yang terlalu bergantung pada komunikasi antar kepala negara dan minim kerangka hukum formal. Hal ini dinilai berisiko tinggi dalam jangka panjang.

“Kesepakatan ini sifatnya ad-hoc dan sangat bergantung pada dinamika politik domestik AS. Tanpa legal framework yang kuat, kita bisa jadi korban renegosiasi sepihak,” tegas Rizal.

Rizal menekankan bahwa pemerintah perlu menyeimbangkan hubungan bilateral ini dengan memperkuat posisi Indonesia di forum multilateral seperti WTO. Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pembukaan pasar ekspor harus diimbangi dengan perlindungan terhadap sektor industri nasional dan keberlanjutan program hilirisasi.

“Kita punya cita-cita besar membangun kemandirian lewat hilirisasi. Jangan sampai kebijakan dagang seperti ini justru kontraproduktif,” tutup dia.

Editor: Prisma Ardianto