Ketua Banggar: Negosiasi dengan AS Tak Setara, tapi Seperti Mengiba Belas Kasih

JAKARTA, investor.id – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai banyak negara berkembang tidak memiliki taji saat melakukan negosiasi perdagangan terkait penerapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat (AS). Seharusnya ada kesetaraan perdagangan di era perdagangan pasar bebas saat ini, yang berlaku baik bagi negara maju maupun negara berkembang.

“Lucu sekaligus sedih, tidak ada satupun negara yang membawa kasus ini ke sidang WTO (World Trade Organization). Semua ramai ramai berunding dengan AS dengan posisi tawar yang lemah. Jadinya bukan berunding, tetapi (sepert) mengiba belas kasih. Hanya China yang bertahan, teguh dalam meladeni AS di arena perang tarif,” ucap Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah pada Rabu (23/7/2025).

Said mengajak semua negara untuk memakai cara pandang multilateral. Dalam kondisi seperti saat ini seharusnya WTO membuktikan diri bahwa mereka duduk untuk kepentingan internasional.

Sebab saat awal pembentukan WTO, negara-negara berkembang menuding WTO sebagai alat negara negara maju untuk mendorong semua negara masuk era perdagangan bebas, agar mereka menguasai pasar internasional. Sementara yang tidak masuk arena perdagangan bebas dikucilkan dan disanksi.

Kini ketika era perdagangan bebas telah berjalan—hanya karena kalah bersaing—lalu AS menutup diri lewat tarif. Said menyebut ini menyalahi “rukun iman” perdagangan bebas, yakni perdagangan tanpa hambatan tarif.

“Kenapa WTO diam? Diamnya WTO makin menegaskan bahwa kelembagaan WTO hanya diperlukan bila sejalan dengan kepentingan negara negara maju seperti AS, bila tidak sejalan tidak diperlukan lagi,” tutur Said.

Oleh karena itu, saatnya para pemimpin dunia untuk meneguhkan kembali komitmen internasionalnya, menguatkan kembali kelembagaan internasional seperti WTO, IMF dan Bank Dunia sebagaimana fungsinya. Dengan demikian, tidak ada lagi satu atau dua negara yang dengan bebas berlaku sewenang wenang dan egois.

Menurut Said, jika memang dunia sudah tidak memerlukan keberadaan lembaga lembaga internasional tersebut, lebih baik dibubarkan. Selanjutnya, setiap negara menyelesaikan problem keuangan, perdagangan dan ekonominya secara bilateral, dan regional sesuai kepentingan masing masing, seperti melalui G20, BRICS maupun Asean.

“Namun kalau kita memandang penting, masih ada secercah harapan, mari kita bergandengan lebih erat, membulatkan tekad, kuatkan dan sempurnakan kembali WTO, IMF dan Bank Dunia sebagai jalur menyelesaikan internasional yang lebih adil,” terang dia.

Editor: Prisma Ardianto