Pertukaran Data Indonesia-AS Dilakukan dalam Protokol Keamanan yang Memadai

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah Indonesia-Amerika Serikat (AS) akan memperkuat protokol perlindungan data pribadi. Ini termasuk penguatan sistem untuk warga negara Indonesia maupun AS dalam pemanfaatan layanan antar-negara (cross border).

“Jadi finalisasinya adalah bagaimana ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk data kelola lalu lintas data pribadi antar negara atau cross border daripada data pribadi tersebut. Ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menikmati layanan cross border,” ucap Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis (24/7/2025).

Airlangga mengatakan, pelayanan sebenarnya pelayanan cross border tidak hanya ke AS tetapi ke berbagai negara lain. Salah satu protokol yang dipersiapkan Indonesia sudah ada di kawasan digital Nongsa, yang mempersyaratkan infrastruktur keamanan digital tetapi juga mencakup keamanan fisik.

“Jangan sampai ada yang orang masuk misalnya ke data center tanpa izin kemudian mengambil server atau mengambil data. Demikian pula standar keamanan kabel yang berada dalam standar tertentu,” tutur Airlangga.

Bila dilihat lebih jauh dalam pelaksanaan sistem pembayaran seperti Mastercard maupun Visa sudah terjadi pertukaran data antar negara. Sebab dalam pelaksanaan sistem tersebut berisi data pelanggan dalam bagian Know Your Customer (KYC), meliputi data pribadi nasabah.

“Inilah yang diperlukan protokol yang kuat untuk melindungi data dalam transaksi. Baik itu digunakan melalui cloud computing maupun AI (Artificial Intelligence). Kedepannya akan semakin banyak lagi penggunaan AI karena AI adalah data mining atau scrolling dari seluruh data-data yang ada di digital,” tutur Airlangga.

Dia mengatakan, setiap data akan diawasi oleh otoritas Indonesia yang menjalankan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan hukum nasional tentang perlindungan data pribadi. Dalam hal ini pemerintah memastikan bahwa data ini dilakukan dalam kerangka yang secure, reliable dan data governance.

“Untuk itu sudah 12 perusahaan Amerika Serikat mendirikan data center di Indonesia jadi artinya mereka juga sudah comply dengan regulasi yang diminta oleh Indonesia. Artinya kita (Indonesia) sudah berbicara mengenai cross border data secara dengan protokol tertentu dengan negara yang kita anggap reliable dan trusted partner,” jelas Airlangga.

Sebelumnya dalam joint statement disebutkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengatasi hambatan yang berdampak pada perdagangan, jasa, dan investasi digital. Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk mentransfer data pribadi keluar dari wilayahnya ke AS.

Lalu dalam lembar fakta disebutkan bahwa, Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk pemindahan data pribadi ke AS melalui pengakuan AS sebagai negara yang menyediakan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto